Ternate — Musyawarah Besar Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himapro) Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Khairun (FEB Unkhair) yang digelar di Auditorium Lantai 4, pada 4 September 2026, telah menetapkan Liswati dan Rujia Husen sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum terpilih secara aklamasi untuk periode 2026–2027.
Pasangan terpilih selayaknya memegang hak prerogatif menyusun struktur kepengurusan satu periode ke depan tanpa campur tangan pihak lain. Namun kenyataannya, proses pembentukan kepengurusan justru diganggu tekanan dan intervensi dari pihak yang tidak berwenang, termasuk pengurus periode sebelumnya serta pihak yang menitipkan jabatan.
Bukti intervensi tampak jelas dari percakapan di grup WhatsApp pengurus lama. Salah satu anggota bernama berinisial GA menanyakan secara langsung: “Apakah susunan struktur organisasi yang baru ini memang hak sepenuhnya Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum terpilih? Sampai bisa menempatkan seseorang yang belum pernah dikenal di Himapro pada jabatan penting seperti Kepala Bidang PAO?” Pertanyaan ini memicu penyangkalan terhadap kewenangan formatur terpilih.
Lebih jauh, Wakil Ketua Umum periode lalu berinisial FS mengirim pesan pribadi kepada Ketua Umum terpilih berbunyi: “Besok kamu sama Rujia rapat bersama kita (presidium kemarin), ya.” Hal ini menjadi bukti nyata upaya turut campur dalam penyusunan kepengurusan baru, padahal secara aturan, masa bakti pengurus sebelumnya telah berakhir setelah laporan pertanggungjawaban disetujui dalam forum Musyawarah Besar.
Tekanan berlanjut melalui pesan suara yang dikirim pribadi kepada Ketua Umum terpilih, berisi arahan, tekanan, bahkan pemojokan yang menanamkan pesimisme kepada pasangan pemimpin baru.
Tak hanya itu, pihak lain berinisial JB menghubungi Wakil Ketua Umum terpilih meminta langsung posisi Kepala Bidang PAO, sekaligus menitipkan nama-nama orang yang diinginkannya menduduki jabatan di bidang tersebut. Ketika diberitahu kursi telah terisi, JB menanggapi: “Kalau bukan saya yang memegang jabatan PAO, teman-teman saya juga tidak akan bergabung ke Himapro.” Sikap ini memperlihatkan praktik penitipan kepentingan pribadi dan haus jabatan yang mengorbankan kepentingan organisasi.
Rangkaian intervensi, tekanan, dan pemojokan tersebut telah mengganggu integritas kepemimpinan Himapro Manajemen yang baru terbentuk. Padahal, pengurus lama seharusnya membimbing generasi penerus, bukan menghambat langkah mereka. Setiap pergantian kepemimpinan membawa harapan untuk membawa organisasi ke arah yang lebih baik. Jika pengurus sebelumnya belum mampu menjadikan Himapro sebagai wadah pembelajaran yang bermakna, biarkan kepengurusan baru yang mewujudkannya, demi lahirnya generasi mahasiswa manajemen yang bermanfaat bagi sesama dan masyarakat luas.
