Ternate – Viralnya video keluhan seorang warga lanjut usia asal Gane Timur terkait dugaan penyimpangan dalam proses penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) IPWL 28 Tidore Kepulauan di Desa Akekolano, Sofifi, kini menjadi sorotan serius sejumlah elemen masyarakat.
Dalam video yang menyebar luas di media sosial, warga tersebut menyayangkan sistem penerimaan yang dinilai menyimpang dari tujuan utama pendirian program Sekolah Rakyat. Menanggapi hal itu, Sekretaris DPD Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA) Maluku Utara, Win Marsaoly, menegaskan Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memutus rantai kemiskinan ekstrem, serta membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga rentan dan prasejahtera melalui sistem asrama yang inklusif dan merata.
“Tujuan utama Sekolah Rakyat adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dari keluarga kurang mampu memperoleh pendidikan layak, tanpa diskriminasi sedikit pun. Jika keluhan yang disampaikan warga tersebut benar adanya, hal itu sangat menyimpang dari semangat pendirian sekolah ini,” tegas Win, Jumat (7/8).
GEMIRA pun meminta Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, untuk segera memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat. Sebagai penanggung jawab daerah yang diberi kewenangan mengurus pendataan, verifikasi sasaran siswa, hingga mengawal kelancaran operasional program ini, Gubernur dinilai wajib menjelaskan fakta sesungguhnya di hadapan publik.
“Sherly selaku pemegang tanggung jawab pelaksanaan program ini di daerah, harus segera menjelaskan ke masyarakat—terutama kepada keluarga yang diduga mengalami perlakuan diskriminatif saat mendaftar di SRMA Akekolano, Sofifi,” pungkas Win.
Senada dengan itu, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Maluku Utara (DMI Malut), H. Muchsin S. Abubakar, SH., MH, meminta Gubernur Sherly beserta jajarannya peka terhadap risiko putus sekolah yang bisa dialami warga akibat pelayanan yang tidak maksimal dan terindikasi pilih kasih.
“Program Sekolah Rakyat Presiden Prabowo adalah langkah besar yang sangat membantu rakyat kecil mendapatkan akses pendidikan layak, khususnya bagi keluarga prasejahtera. Jika kejadian yang dialami warga asal Gane Timur itu benar, ini menjadi tamparan keras bagi Gubernur Sherly selaku penanggung jawab pelaksanaan di daerah,” ujar Muchsin.
Ia meminta Gubernur Sherly menegur jajaran yang dinilai kurang peduli terhadap pelaksanaan SRMA IPWL 28 Tidore, padahal program ini menjadi prioritas pemerintah pusat untuk menjangkau kelompok yang selama ini sulit mengakses pendidikan.
“Jika diskriminasi seperti ini masih terjadi di Maluku Utara, hal itu membuktikan pemerintah daerah kurang serius menjalankan amanat pemerintah pusat. Gubernur selaku perpanjangan tangan Presiden di daerah diduga telah mengabaikan kepentingan rakyat kecil yang berupaya lepas dari keterbatasan akses pendidikan,” tutup pria yang akrab disapa Bang Cen itu.
