PAPUA BARAT, JAGAMELANESIA.COM – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Papua Barat yang memastikan pencairan beasiswa bagi 1.950 mahasiswa dilakukan pada September 2026.
Menurut Filep, kepastian tersebut merupakan kabar penting bagi mahasiswa Papua Barat yang selama ini menunggu realisasi bantuan pendidikan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Saya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua Barat karena proses beasiswa 1.950 mahasiswa sudah memasuki tahap akhir dan ditargetkan cair pada September. Ini adalah bentuk nyata bahwa Otsus harus dirasakan langsung manfaatnya oleh anak-anak Papua, terutama dalam bidang pendidikan,” ujar Filep.
Sebelumnya, penyaluran direncanakan pada Agustus, namun mengalami penundaan karena alokasi anggaran Otsus belum berjalan. Saat ini proses verifikasi penerima telah diselesaikan dan Pemerintah Provinsi sedang memproses SK Gubernur sebagai dasar penyaluran.
Filep menilai, selain memastikan pencairan tepat waktu, kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan perguruan tinggi dapat terus diperkuat. Menurutnya, perguruan tinggi merupakan mitra strategis pemerintah dalam memastikan mahasiswa benar-benar berstatus aktif, memenuhi persyaratan akademik, tidak menerima bantuan ganda, serta dapat mempertahankan keberlanjutan studinya.
“Kerja sama yang kuat perlu dibangun antara Pemprov Papua Barat dan perguruan tinggi. Pemerintah memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran, sementara perguruan tinggi memiliki data akademik mahasiswa. Dua hal ini harus dipertemukan dalam satu sistem yang transparan dan akuntabel,” katanya.
Meski begitu, Filep mengingatkan bahwa indikator keberhasilan program beasiswa tersebut dapat dilihat dari dampaknya terhadap kelangsungan studi, peningkatan kualitas SDM, dan angka kelulusan mahasiswa Papua.
“Evaluasi beasiswa harus mencakup pada jumlah penerima yang menyelesaikan pendidikan tepat waktu, prestasi mahasiswa, dan setelah lulus berapa banyak yang kembali memberikan kontribusi bagi Papua Barat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga mengapresiasi mekanisme verifikasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan informasi Dinas Pendidikan, penerima diverifikasi dan mahasiswa yang telah memperoleh KIP tidak kembali diakomodasi dalam program yang sama agar bantuan dapat diberikan merata kepada mahasiswa lain yang membutuhkan. Menurut Filep, prinsip tersebut penting untuk membangun keadilan distribusi beasiswa Otsus.
“Dana Otsus terbatas. Karena itu harus diberikan kepada penerima yang membutuhkan dan memenuhi persyaratan. Tidak boleh terjadi penerima ganda sementara mahasiswa lain tidak mendapatkan bantuan sama sekali,” ujarnya.
Pentingnya Database Tunggal Mahasiswa Papua
Filep sebelumnya telah mendorong agar pemerintah di Tanah Papua membangun database tunggal mahasiswa Papua yang terintegrasi dengan perguruan tinggi.
Database tersebut idealnya memuat identitas mahasiswa, status OAP, asal kabupaten, perguruan tinggi, program studi, semester, IP/IPK, status aktif, kebutuhan biaya pendidikan, serta sumber pembiayaan.
“Kita harus bergerak dari pola administrasi manual menuju sistem data yang terintegrasi dan jika bisa, dapat diakses real time. Sehingga pemprov, perguruan tinggi dan mahasiswa harus memiliki basis data yang sama. Dengan begitu, persoalan keterlambatan, data ganda dan ketidaktepatan sasaran dapat diminimalkan,” jelasnya.
Tak hanya itu, Filep menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu sektor paling penting untuk mengukur keberhasilan Otsus. Terutama dalam mengawal OAP menyelesaikan pendidikan tinggi.
“Saat mahasiswa Papua bisa terus kuliah karena beasiswa Otsus, ketika nanti dia bisa menyelesaikan skripsi, menjadi dokter, insinyur, dosen, advokat, birokrat atau profesional lainnya, di situlah kita melihat wajah Otsus yang sesungguhnya,” sebut Filep.
“Saya berharap September ini menjadi momentum bahwa Otsus mulai berdampak nyata. Saya mengapresiasi Pemprov Papua Barat dan mendorong agar kerja sama dengan seluruh perguruan tinggi terus diperkuat. Anak-anak Papua tidak boleh menjadi korban keterlambatan administrasi. Hak mereka atas pendidikan harus menjadi prioritas,” pungkas Filep.
