Ternate – Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku Utara (Malut) menantang pimpinan baru Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut membuktikan komitmen penegakan hukum dengan segera menuntaskan perkara-perkara lama yang menjadi sorotan publik, utamanya kasus dugaan korupsi tunjangan anggota DPRD Malut periode 2019–2024.
Ketua LIRA Malut, Said Alkatiri, menegaskan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Malut periode 2019–2024 merupakan salah satu perkara yang paling mendesak untuk diselesaikan. Masyarakat sangat membutuhkan kepastian hukum atas penanganan kasus yang sudah berjalan lama ini.
Oleh karena itu, LIRA mendesak Kejati Malut mempercepat proses penyidikan secara profesional, transparan, dan taat asas, sehingga fakta kasus segera terungkap serta memberikan kejelasan yang utuh kepada publik.
“Kami menantang Kejati Malut yang baru agar membuktikan komitmennya dengan menuntaskan kasus-kasus lama yang menjadi perhatian masyarakat. Jangan sampai penegakan hukum terkesan tebang pilih atau sengaja dibiarkan berlarut-larut,” tegas Said dalam pernyataan resminya, Selasa (4/8).
Said menjelaskan setiap pihak yang diduga bertanggung jawab harus diproses berdasarkan alat bukti yang sah tanpa pandang bulu, tanpa memandang kedudukan maupun kekuasaan.
“Kami tetap menghormati asas praduga tak bersalah, dan menyerahkan sepenuhnya penetapan tersangka kepada penyidik apabila bukti yang cukup telah terpenuhi,” pungkas Said.
Perlu diketahui, kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD Malut periode 2019–2024 telah resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Kejati Malut. Sejumlah pihak terkait mulai dari mantan pimpinan dewan, anggota, hingga pejabat administrasi telah dipanggil dan dimintai keterangan, namun hingga kini belum ada penetapan tersangka.
“Oleh karena itu, secara kelembagaan LSM LIRA Malut berharap di bawah kepemimpinan Kepala Kejati Malut yang baru, Robertthus Tacoy, penegakan hukum berjalan berintegritas dan profesional, serta benar-benar mampu menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat Maluku Utara,” tutup Said mengakhiri pernyataannya.
