Ternate — Pemerintah Pusat mengalihkan fokus utama kebijakan pangan nasional tahun 2026 ke sektor kelautan dan perikanan, dengan target utama menyejahterakan serta mengentaskan kemiskinan nelayan melalui pembangunan sebanyak 2.000 Kampung Nelayan di seluruh Indonesia. Program ini menjadi agenda prioritas yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam Rapat Koordinasi bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan seluruh kepala daerah se-Maluku Utara, yang digelar di Bela Hotel, Ternate, Rabu (5/8/2026).
Rapat terbatas ini juga dihadiri langsung Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Anggota DPR RI Eko Patriot, unsur Forkopimda Provinsi Maluku Utara, serta para Bupati dan Wali Kota se wilayah provinsi ini.
Zulkifli Hasan menyampaikan, keberhasilan pemerintah mencapai swasembada pangan berbasis karbohidrat pada tahun lalu menjadi landasan langkah selanjutnya. Kini, arahan Presiden tertuju penuh pada peningkatan kesejahteraan nelayan—kelompok masyarakat yang dinilai masih paling rentan secara ekonomi.
“Tahun ini perintah Bapak Presiden jelas: fokus kita adalah mengentaskan kemiskinan, khususnya di kalangan nelayan. Nilai tukar petani padi saat ini sudah mencapai angka 127, sedangkan nelayan baru di angka 103. Target kita tahun ini, angka tersebut harus naik signifikan hingga menyentuh 120,” tegasnya.
Pembangunan Kampung Nelayan nantinya akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang ekonomi lengkap, meliputi cold storage (gudang pendingin), pabrik es, bengkel perbaikan kapal, balai lelang ikan, hingga Sentra Pengolahan Berbasis Nilai Tambah (SPBN). Seluruh infrastruktur ini bertujuan memperkuat posisi tawar nelayan, sehingga tidak lagi terpaksa menjual hasil tangkapannya dengan harga murah di saat pasokan melimpah.
“Ketika harga ikan sedang turun, nelayan tidak harus langsung menjualnya. Hasil tangkapan bisa disimpan di cold storage dan dijual saat harga membaik—itulah cara melindungi pendapatan mereka,” jelas Zulhas.
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga membentuk Koperasi Nelayan Merah Putih. Lembaga ini bertugas menjamin pembelian hasil tangkapan nelayan apabila harga pasar sedang anjlok, yang kemudian akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini tidak hanya menargetkan kenaikan pendapatan pelaku utama perikanan, melainkan juga diproyeksikan membuka lapangan kerja baru di wilayah pesisir. Setiap satu unit Kampung Nelayan diperkirakan mampu menyerap puluhan tenaga kerja, terutama kalangan pemuda agar tidak meninggalkan sektor kelautan.
Zulkifli Hasan menegaskan, langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis di desa-desa, sekaligus memperkokoh ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan potensi laut yang besar dan belum tergarap secara maksimal.
