JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Komisi II DPR RI bakal mengunjungi Daerah Otonom Baru (DOB) di tanah Papua dalam waktu dekat. Wakil Ketua Komisi II DPR F-PDIP Junimart Girsang mengatakan pihaknya dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memeriksa langsung ke lapangan dan menemui para Penjabat di masing-masing DOB.
Kunjungan ini dalam rangka merespons dinamika yang akhir-akhir terjadi di DOB. Bahkan, terdapat protes masyarakat yang meminta pemerintah pusat mengevaluasi kinerja hingga meminta memberhentikan Pj gubernur di wilayahnya.
“Dalam waktu dekat, karena adanya suara-suara, tentang Pj-Pj, terutama yang di Papua, dalam waktu dekat kami akan ke Papua, ke DOB yang baru ini, untuk langsung mendengarkan rakyat dan bertemu dengan Pj-nya. Ini adalah inisiatif dari Kemendagri. Kami sebagai mitra, Komisi II DPR, wajib diikutsertakan di sana. Nanti kita lihat bagaimana fakta di Papua,” kata Junimart, dikutip dari Detikcom, Kamis (8/6/2023).
Menurut Junimart kunjungan tersebut akan berlangsung selama lima hari. Ia mengatakan, pihaknya telah mengingatkan Kemendagri terkait agenda evaluasi para Pj gubernur dalam jangka waktu tertentu. Hal itu guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di provinsi-provinsi baru tersebut.
“Ya tentang Pj ini kami sudah mengingatkan kepada Kemendagri agar membuat termin-termin atau masa-masa waktu mengevaluasi para Pj gubernur per tiga bulan kah, dan paling lama per enam bulan,” katanya.
Lebih lanjut, dirinya menuturkan, selaku wakil rakyat, pihaknya akan turun langsung dan mendengar keluhan-keluhan masyarakat di masing-masing DOB.
“Kedua, Pj-Pj ini harus hasil seleksi yang betul-betul matang, tidak mengedepankan unsur kedaerahan. Khusus untuk Papua itu memang kemarin kita berbicara bagaimana caranya OAP itu kita utamakan untuk dimunculkan, kan begitu. Kan itu perintah dari UU Otsus begitu, orang asli Papua. Kita kasih kesempatan kepada mereka agar mereka bisa berkarya tetapi kan itu harus diberikan kepada mereka ketika sudah mampu atau sudah siap,” ujar Junimart.
Sejumlah dinamika di Daerah Otonom Baru
Adapun dinamika yang terjadi di DOB, diantaranya berupa protes masyarakat terkait penetapan anggota MRP di Papua Selatan dan Papua Barat Daya. Pleno penetapan anggota MRP Papua Selatan bahkan diwarnai aksi ricuh saat panitia selesai membacakan nama anggota MRP yang lolos dan akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Sejumlah peserta menolak hasil yang ditetapkan oleh panitia seleksi dan memprotes beberapa nama yang diumumkan lantaran tidak sesuai dengan nama yang diusulkan di tingkat kabupaten.
Selain itu, peserta lainnya mempertanyakan hasil rekomendasi sejumlah peserta yang dianggap tidak melalui tahapan yang semestinya. Mereka pun meminta agar hasil seleksi ditinjau kembali atau dilakukan seleksi ulang.
Merespons hal itu, Penjabat Gubernur Provinsi Papua Selatan Apolo Safanpo menjelaskan bahwa tidak ada intervensi dari pemerintah terhadap kinerja panitia pemilihan (panpel) dan panitia pengawas (panwas) MRP di wilayah Papua Selatan. Menurutnya, semua tahapan diumumkan dan masyarakat dapat mengikuti semua tahapan.
“Dalam laporan panpel itu, ada seluruh proses tahapan dari awal sampai akhir. Demikian, juga panwas telah melaporkan semua temuan-temuan terhadap kinerja panpel, baik temuan langsung maupun temuan berdasarkan laporan masyarakat,” terangnya.
Sementara itu, di Papua Barat Daya, masyarakat adat Suku Maya melakukan aksi bakar ban di depan kantor Gubernur Papua Barat Daya (PBD), Jalan Kurana, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Rabu (7/6/2023).
Masyarakat juga memprotes penetapan anggota MRP PBD lantaran merasa tidak diakomodir dalam penetapan MRP di wilayah mereka. Masyarakat adat meminta penetapan anggota MRP PBD oleh panitia dibatalkan. Pasalnya penetapan nama-nama anggota MRP PBD tingkat Kabupaten Raja Ampat tidak melibatkan masyarakat Suku Maya.
Tak hanya itu, hari ini Jumat (9/6/2023), ratusan orang yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Sorong Raya Peduli Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berdemonstrasi di halaman kantor gubernur Papua Barat Daya.
Massa menuntut Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad diberhentikan dari jabatannya. Karena gagal bertemu dengan Pj Gubernur, Massa akhirnya mendirikan tenda di depan kantor gubernur. Dalam aksi itu, Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI diminta hadir di Sorong untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Kami minta presiden untuk mengevaluasi kinerja Pj Gubernur Papua Barat Daya selama 6 bulan kami ada rasakan atau tidak sayur-sayur di pasar ada laku tidak? pasir-pasir di lingkungan ada laku tidak? Karena uang-uang ini dipakai keluar daerah, bikin kegiatan di Jakarta dan Jogja menghabiskan sekian miliar,” kata Marthen Kambuaya dalam orasinya, Jumat.
“Hadirnya Provinisi Papua Barat Daya adalah untuk rakyat Papua, bukan bagi orang-orang tertentu. Ada oknum-oknum tertentu yang menghabiskan dana meskipun belum ada proses pencairan kegiatan jalan,” katanya lagi.
Terkait penetapan MRP, Pj Gubernur PBD Muhammad Musa’ad mengaku belum menerima laporan panitia pemilihan (panli) terkait penetapan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) PBD. Dia pun menegaskan belum mengetahui nama-nama anggota MRP PBD. Ia mengatakan nama-nama anggota MRP PBD yang ditetapkan panitia masih akan diberikan penilaian sesuai aturan.
“Nanti mereka laporkan ke saya dan sebelum meneruskan ke Menteri Dalam Negeri, tugas saya melakukan review dan memastikan bahwa semua sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya. (UWR)
