WONDAMA, JAGAMELANESIA.COM – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat distrik merupakan forum tahunan untuk menyusun program atau kegiatan prioritas dari kampung yang akan dibawa ke Kabupaten. Distrik Kuri Wamesa adalah salah satu distrik di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat yang saat ini melaksanakan Musrenbang 2026 sebagai tahapan awal perencanaan APBD.
Salah seorang pemuda Kuri, Maikel Werbete menyampaikan bahwa Musrenbang mengikuti adanya arahan penghematan atau efisiensi belanja negara tahun 2026. Pantauan awak media, Musrenbang dibuka oleh kepala Distrik Kuriwamesa, Frengki Maturan yang menyampaikan beberapa program prioritas pembangunan di tingkat kampung yang menjadi usulan ke distrik dan kabupatan.
“Bupati Teluk Wondama yang diwakili oleh bapak Piter Lambe memberikan sambutan dan membuka musrenbang distrik Kuriwamesa. Nampak hadir juga jajaran anggota DPRD terkait yang mendengar langsung usulan dari kampung-kampung se-distrik Kuri Wamesa,” ujarnya Senin (20/4/2026).
Dalam musrenbang yang dihadiri enam kepala kampung beserta aparat kampung itu membahas usulan program yang berdampak langsung ke layanan dasar seperti kebutuhan air bersih dan sanitasi, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur jalan. Kemudian, proyek fisik besar diarahkan ke multi-years atau ditunda. Contoh di Distrik Wamesa: Rekonstruksi Ruas Jalan Karuan-Sabubar-Ambuar HPS Rp9,7 M harus disertai justifikasi urgensi & DED matang
“Ada pembahasan, sumber dana dilakukan sinkronisasi Otsus, DAK, DAU dan menghindari tumpang tindih. Usulan kampung wajib cek apakah bisa dibiayai dana desa atau adat dulu sebelum masuk APBD. Soal partisipasi, ditekankan usulan berbasis data meliputi jumlah penerima manfaat jelas, lokasi by name by address dan mencegah usulan fiktif atau titipan,” ujarnya.
“Adapun arah efisiensi yang ditekankan Bappeda untuk Distrik yakni tematik dan terintegrasi satu kegiatan dan selesaikan beberapa masalah. Misalnya, pembangunan jalan kampung sekaligus saluran air dan tanggul. Lalu soal swakelola masyarakat, tenaga kerja lokal, material lokal seperti batu pecah dari ulayat. Pentingnya hemat biaya dan ada PAD kampung. Salah satu peserta mubes dari kampung Simei, menyinggung soal pekerjaan Trans Papua Barat oleh salah satu perusahaan yang menggunakan galian C selama dua tahun untuk penimbunan menjadi pertanyaan masyarakat Simei, jika terjadi klaim pajak dari pihak kontraktor ke pemerintah, apakah pajak itu akan kembali ke daerah terdmpak atau tidak, ini perlu diperhatikan baik,” tutupnya. (MW)
