SORONG, JAGAMELANESIA.COM – Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad telah tiba di Bandara Deo, Kota Sorong, pada 16 Desember 2022, sekitar pukul 06:00 WIT. Kedatangan Musa’ad beserta istri disambut meriah oleh Pj Walikota Sorong, Pj Bupati Sorong, Pj Bupati Maybrat, Pj Bupati Tambrauw, Bupati Sorong Selatan, Bupati Raja Ampat, para tokoh dan seluruh masyarakat yang nampak antusias pada penjemputan tersebut.
Musa’ad yang merupakan putra keturunan Arab dari Fakfak itu disambut hangat dengan berbagai macam pakaian dan tarian adat Papua, pengalungan bunga dan Noken. Pj Gubernur juga diarak dari kota Sorong menuju kabupaten Sorong, dan kemudian kembali ke ibukota Provinsi Papua Barat Daya dengan kawalan ketat TNI dan Polri.
Dalam sambutannya, Musa’ad mengajak seluruh lapisan masyarakat Papua Barat Daya untuk bersatu dan mendukung penuh berjalannya provinsi yang baru terbentuk ini.
“Mari kita semua sambut kehadiran provinsi baru dengan penuh suka cita, dan mari kita saling mendukung mempersiapkan anak-anak Papua Barat Daya untuk bangkit menyongsong masa depan meraih cita-cita dan mencapai masyarakat Papua Barat Daya yang adil makmur dan sejahtera,” ujar Muhammad Musa’ad.
Lebih lanjut, Musa’ad mencanangkan 9 program kerja untuk dilaksanakan selama 100 hari ke depan. Pertama, konsolidasi internal dan eksternal, termasuk konsultasi dengan pemerintah di enam kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya. Ia menekankan untuk secara langsung mendatangi para kepala daerah tersebut.
“Saya akan datangi. Saya tidak hanya mengundang bapak-bapak datang di sini, tetapi saya harus sampai ke tempat bapak-bapak,” kata Muhammad Musa’ad dalam sambutannya di gedung Lambertus Jitmau, Jumat (16/12/2022).
Kedua, penataan regulasi, yakni penyusunan dan penetapan regulasi prioritas dan strategis nasional. Ketiga, Peletakan dasar pembangunan. Penetapan RKPD dan APBD 2023, penyusunan RPD tahun 2024-2026, koordinasi penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW), pembentukan tim asistensi percepatan aktivasi penyelenggaraan pemerintahan Papua Barat Daya.
Keempat, penyiapan infrastruktur pemerintahan. Penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, penyiapan, dan perencanaan pembangunan pusat perkantoran Provinsi Papua Barat Daya. Kelima, koordinasi peralihan personel, pembiayaan sarana dan prasarana, dan dokumen (P3D) dengan Papua Barat sebagai provinsi induk dan pemerintah kabupaten/kota.
Keenam, penataan organisasi dan kelembagaan yang efektif serta penyusunan Pergub struktur organisasi dan tata kerja. Ketujuh, manajemen ASN, yakni asemen dan pengisian struktur, dan penempatan aparatur sipil negara (ASN).
Kedelapan, persiapan pemilihan NRP dan DPRP (kursi pengangkatan). Pergub pemilihan, pembentukan pansel MRP, koordinasi pemilihan anggota DPRP (melalui pengangkatan OAP). Kesembilan, fasilitasi pemilihan umum, yakni pembentukan KPU dan Bawaslu serta koordinasi penyiapan tahapan Pemilu 2024. (UWR)
