SORONG, JAGAMELANESIA.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri Jhon Wempi Wetipo mengungkapkan rencana peresmian Provinsi Papua Barat Daya dan pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur akan dilaksanakan pada awal Desember 2022. Hal itu sesuai dengan ketentuan waktu dalam UU yang menyebutkan peresmian dan pelantikan dilakukan paling lambat 6 bulan setelah diundangkan.
“Kalau sudah diundangkan, kita percepat saja peresmian dan pelantikan penjabat gubernur,” kata John Wempi Wetipo dalam kunjungan kerjanya ke Kota Sorong, Senin (21/11/2022).
Selain itu, Wempi menyebutkan, peresmian tersebut dipercepat juga berkaitan dengan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Daya untuk pertama kalinya. Sehingga diharapkan, Penjabat Gubernur terlantik nantinya dapat segera memimpin SKPD baru di DOB Papua Barat Daya dalam menyusun APBD pada 2023.
Oleh sebab itu, Wempi meminta para bupati dan walikota di wilayah otonom baru agar mempercepat pendataan ASN guna mendukung target Kemendagri tersebut. Pasalnya, Wempi mengaku hingga kini belum menerima dokumen tertulis dari para kepala daerah terkait pengalihan ASN.
“Para bupati dan wali kota agar percepat data ASN supaya tim kami yang bekerja seminggu di sini bisa selesaikan,” katanya.
Diketahui akan ada pengalihan ASN sebanyak 150 orang dari setiap Kabupaten dan Kota, sehingga totalnya mencapai 900 orang. Pengalihan ASN ini pun belum mencukupi kebutuhan ASN untuk provinsi baru ini yang mencapai 1.056 orang. Wempi berharap seluruh proses peresmian Provinsi Papua Barat Daya dapat berjalan lancar dan maksimal.
Di sisi lain, Polri saat ini tengah mengkaji pembentukan polda baru di empat provinsi baru di pulau Papua. Keempatnya adalah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.
“Pembentukan polda baru ada mekanisme dan itu sedang berproses. Akan berproses kesana,” ujar Agung dikutip dari Kompas, Minggu (20/11/2022).
Menurut Agung, situasi di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat saat ini berlangsung kondusif di bawah pengamanan Polda Papua dan Polda Papua Barat. Meskipun begitu, ia mengakui masih ada gangguan keamanan di daerah yang saat ini dapat diatasi oleh satuan kepolisian di masing-masing wilayah.
“Secara umum pelayanan perlindungan dan pengayoman keamanan berlangsung baik, ada spot-spot gangguan yang dapat diatasi oleh satuan kepolisian wilayah,” ujar Agung.
Selain itu, upaya menjaga keamanan dan ketertiban juga masih berjalan dengan baik yang dilakukan oleh Satgas Operasi Damai Cartenz. Satgas ini menurutnya juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat
“Polri juga menggelar operasi terpusat dengan sebutan Operasi Damai Cartenz di 9 kabupaten (yang) berjalan baik untuk menjaga keamanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Agung. (UWR)
