PAPUA BARAT, JAGAMELANESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma melakukan kunjungan ke sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka pengawasan Program Prioritas Nasional tersebut. Dalam kunkernya, Filep mendapati kendala rantai pasok dapur MBG seperti kelangkaan LPG dan keterbatasan pasokan bahan makanan buah.
Menurutnya, program MBG ini memerlukan dukungan rantai pasok yang kuat, termasuk ketersediaan bahan bakar untuk operasional dapur umum. Oleh karena itu, keberlangsungan distribusi LPG harus menjadi perhatian bersama agar tidak mengganggu target pelayanan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Dalam rangka pengawasan program MBG di Papua Barat, kami menemui sejumlah kendala soal pasokan untuk operasional dapur. Seperti kelangkaan LPG dan kendala suplai bahan makanan buah-buahan. Kita tahu untuk Papua Barat, persoalan suplai ini masih dominan ketergantungan dari luar daerah, dan fakta dampak distribusi pasokan gas yang terhambat,” ujar Filep kepada awak media, Selasa (26/5/2026).
Menindaklanjuti persoalan tersebut, senator Filep menginisiasi koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat, Pertamina, Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Papua Barat guna mendapat solusi atas persoalan terebut.
“Kami mengambil langkah advokasi untuk mendukung kelancaran pasokan ini dengan berkoordinasi bersama Pertamina, BGN Papua Barat dan Disperindag. Diantara hasilnya, kami usulkan ada penataan khusus agar pasokan LPG untuk kebutuhan dapur MBG dan juga masyarakat Papua umumnya tetap lancar. Selain itu perlu adanya pengawasan dari Pertamina dan Disperindag untuk mencegah praktik penimbunan serta memastikan distribusi tepat sasaran untuk masyarakat umum. Saya pun mendukung juga inspeksi rutin dijalankan,” urai Filep.
Lebih lanjut, Filep juga menekankan soal perlunya penataan rantai pasok dapur MBG di Papua Barat dengan mengoptimalkan suplai bahan baku lokal. Menurutnya, Papua memiliki potensi yang sangat besar, namun memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan kemampuan stocking guna mendukung kemandirian pangan.
“Kita sudah sampaikan ke koordinator Badan Gizi Nasional di provinsi untuk mendorong semua dapur memanfaatkan hasil pertanian, perkebunan pangan maupun suplai lain dari kemampuan lokal, khususnya sayur-mayur, ikan, ayam maupun daging dimaksimalkan di Papua Barat. Tentu ini disanggupi oleh BGN, hanya problem kita adalah tidak punya kemampuan penyimpanan yang memadai, misalnya untuk buah-buahan seperti jeruk, apel, anggur, atau buah-buah yang saat ini harus diimpor dari luar daerah. Nah ini yang kita dorong ke depan agar dinas teknis di Papua Barat dan kabupaten/kota harus berpikir agar program MBG memberikan multiplier effect yakni menggerakkan ekonomi rakyat,” katanya.
Di kesempatan yang sama, Pace Jas Merah itu juga menekankan urgensi soal standarisasi dapur MBG untuk memastikan kualitas makanan bergizi bagi penerima manfaat. Selain itu, ia berharap MBG dapat menjangkau anak-anak Papua di pedalaman 3T dengan dukungan pembangunan dapur yang proporsional dengan standar BGN.
“Kita juga berharap MBG mampu menjangkau anak-anak kita di pedalaman, harus ada perhatian khusus bagi anak-anak di daerah-daerah 3T karena memang kondisi keterbatasan akses. Nah, kita rencanakan dalam bulan Juni nanti akan berdiskusi badan gizi nasional. Di poin-poin inilah yang kita akan sampaikan kepada kepala BGN agar memperhatikan betul sehingga ada kolaborasi sistem yang terbentuk di daerah. Selain itu, penting juga pembahasan untuk memitigasi ancaman krisis energi ini tidak berdampak langsung ke masyarakat di daerah,” tutupnya.
