PAPUA, JAGAMELANESIA.COM – Senator Papua Barat sekaligus Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI, Filep Wamafma, menyampaikan kritik terhadap pemerintah terkait penanganan persoalan di Papua, termasuk soal nasib belasan ribu pengungsi yang terimbas konflik.
Filep menilai bahwa pemerintah belum memprioritaskan penanganan pengungsi akibat konflik di Papua.
“Pengungsi ini kan ada ibu-ibu, ada anak-anak, ada anak sekolah, dan lain sebagainya. Perhatian kita di Kemensos ini kan lebih kepada pengungsi bencana-bencana alam. Sementara pengungsi yang terkait dengan konflik senjata ini kan belum menjadi prioritas,” kata Filep dikutip dari Kompas.com, Rabu (8/7/2026).
Sebelumnya, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (WamenHAM) Mugiyanto menyampaikan data Kementerian HAM yang menyebutkan terdapat sebanyak 122.000 orang yang menjadi pengungsi imbas konflik bersenjata berkepanjangan di Papua. Filep mendesak agar pemerintah mestinya mencari penyelesaian konflik agar jumlah pengungsi tidak terus bertambah.
Ia menyayangkan apabila konflik terus berkepanjangan dapat memunculkan trauma terhadap para pengungsi, terutama anak-anak dan masa depan mereka.
“Dari generasi itu akan tumbuh lagi rasa trauma dan lain sebagainya, yang itu akan muncul lagi kebangkitan baru lagi, dan anak-anak itu akan hidup di pengungsian dengan kondisi itu. Saya pikir tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak ini akan tumbuh lagi untuk melakukan perlawanan-perlawanan terhadap ketidakadilan,” ungkapnya.
Karena itu menurutnya, pemerintah melalui Kemensos harus membuktikan adanya kepedulian terhadap keberadaan para pengungsi tersebut. Selain itu ia juga mendorong Kementerian HAM untuk menyatakan ada pelanggaran jika terbukti terdapat pelanggaran.
Di kesempatan yang sama, Ketua Komite III DPD RI itu menambahkan bahwa penyelesaian persoalan di Papua bukan serta-merta menjadi urusan Wakil Presiden (Wapres) selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
Menurutnya, kompleksitas konflik di Papua merupakan tanggung jawab pemerintah secara keseluruhan.
“Memang ada yang bilang bahwa soal Papua itu kan urusan Wapres, iya kan? Bagi saya itu bukan Wapres. Wapres memang simbol dalam undang-undang kita sebagai kepala BP3OKP (Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua), tapi kan dia tidak punya ruang lingkup yang lebih luas untuk bicara tentang faktor politik di bidang keamanan dan lain sebagainya,” ujar Filep.
“Nah, supaya jangan kemudian jatuhnya korban sipil kita lemparnya ke ‘ini tugasnya Wapres’, jatuhnya korban sipil larinya ke Presiden. Tapi, ini kan tanggung jawab semua, termasuk lembaga-lembaga yang punya otoritas ini,” sambungnya lagi.
