MANOKWARI, JAGAMELANESIA.COM – Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan nampak geram dengan data serapan anggaran Program Papua Sehat yang hanya terserap sekitar Rp 2 Miliar atau sekitar 4,6 persen dari pagu anggaran Rp 50 Miliar. Ia menyayangkan hal tersebut lantaran masih banyak masyarakat Papua Barat yang membutuhkan pembiayaan untuk layanan kesehatan.
Hal ini diungkapkannya saat melaksanakan Rapat Evaluasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Papua Barat yang bertempat di rumah dinas gubernur di Manokwari pada Rabu, 1 Juli 2026.
“Anggaran Program Papua Sehat jadi Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) untuk tahun ini. Karena dari total anggaran Rp 50 Miliar, yang terserap hanya 4,6 persen. Ini terlalu kecil padahal banyak orang sakit yang membutuhkan pembiayaan di semua rumah sakit yang kita kerja sama di Papua Barat ini,” ujar Gubernur Papua Barat, dikutip Jumat (3/7/2026).
Menurutnya, serapan anggaran ini terlampau kecil dibandingkan dengan serapan anggaran program Papua Cerdas yang mendapat alokasi anggaran serupa. Berdasarkan data yang disampaikan serapan anggaran program Papua Cerdas telah mencapai sekitar 86 persen atau senilai Rp 43 Miliar dari pagu anggaran Rp 50 Miliar.
Menyikapi hal ini, Dominggus meminta Sekda Papua Barat untuk menindaklanjuti persoalan tersebut dengan Kepala Dinas Kesehatan. Dia menyebut pihaknya tidak akan memberikan disposisi untuk Papua Barat Cerdas dan Papua Barat Sehat. Dominggus mengatakan, sekitar 200 OAP dibantu melalui biaya tak terduga setiap bulannya.
“Pertanyaanya, anggaran yang ada di Papua Barat Cerdas dan Papua Barat Sehat mengapa tidak berjalan? Kalau tidak mampu, angkat tangan, supaya mundur dan kita acari orang lain yang siap untuk kerja. Uangnya ada. Sekarang tinggal mekanismenya, atau teknik untuk proses pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan seperti apa, karena banyak orang sakit yang datang ke saya minta bantuan,” katanya.
“Kalau uang kurang mungkin kita bisa geser. Tapi jangan sampai pasien tidak tertolong, kita tidak inginkan hal itu,” ujarnya lagi.
Tak hanya itu, gubernur Papua Barat juga meminta Dinas Kesehatan dan Direktur RSU Papua Barat untuk memperhatikan hak-hak tenaga kesehatan. Dia menekankan agar segala kendala disampaikan sehingga dapat dirumuskan penyelesaiannya.
