PAPUA BARAT, JAGAMELANESIA.COM – Panglima Parlemen Jalanan (Parjal) Papua Barat, Ronald Mambieuw, menyoroti dinamika terkini di tanah Papua yang dinilai mulai mengarah pada polarisasi akibat adu argumen antar tokoh di media sosial, sekaligus maraknya penyebaran informasi hoaks yang berpotensi mengganggu stabilitas politik dan keamanan daerah.
Menurutnya, dalam beberapa hari hingga minggu terakhir, perdebatan di ruang publik tidak lagi adu gagasan, tetapi telah mengarah pada isu-isu sensitif yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
“Kami melihat situasi ini sudah tidak sehat. Ada kelompok masyarakat yang mulai terbelah, saling mendukung tokoh-tokoh tertentu, terutama yang berasal dari jalur politik,” ujarnya Minggu, (12/4/26).
Ia menilai, jika kondisi tersebut dibiarkan, maka berpotensi menimbulkan konflik yang lebih besar, terutama menjelang momentum politik ke depan. Polarisasi yang terbentuk saat ini dinilai dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial di Papua.
Di sisi lain, Ronald juga menyoroti maraknya penyebaran hoaks yang dinilai tidak lagi bersifat sporadis, melainkan telah terstruktur dan sistematis, bahkan mampu membentuk opini publik secara luas.
“Saya minta kepada Kapolda Kapolda-Kapolda di Tanah Papua dan juga Kapolres-Kapolres, khususnya terkait dengan maraknya penyebaran informasi hoaks di Tanah Papua. informasi hoaks ini terstruktur, tersistematis, dan mampu memberikan opini-opini yang mengkhawatirkan stabilitas politik di daerah,” katanya.
Lanjut Ronald, penggunaan akun-akun fake dan juga penggunaan media-media mainstream, yang ilegal, baik itu website-website ilegal yang tidak memiliki legalitas, tapi juga penggunaan media-media video seperti Facebook, TikTok, dan lain sebagainya yang bekerja dan diduga itu dikendalikan oknum pejabat publik atau politik.
“Nah, maka kita minta dengan tegas kepada Kapolda, Kapolres atau bidang Siber, untuk menindak dengan tegas siapapun yang menggerakkan. Apalagi penyebaran informasi yang berdampak pada kondisi politik di daerah. Ini perlu untuk diverifikasi lebih mendalam, penyelidikan lebih mendalam. Karena dikhawatirkan mengganggu stabilitas sosial masyarakat,” ujarnya.
“Ini penting sekali bagi saya, Polda, Polres, tidak boleh sampai diam, apalagi membiarkan aktivitas ini merajalela di media sosial. Oleh sebab itu, kita minta untuk ada pengawasan lebih ketat dan penindakan agar penggunaan media sosial itu bermanfaat dan bermartabat,” kata Ronald lagi.
Ia juga menyinggung isu pembubaran Majelis Rakyat Papua Barat yang ramai beredar di media sosial dan dinilai telah dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi menyesatkan.
“Bahwa isu pembubaran MPRP ini isu yang kemudian diikuti dengan penyebaran-penyebaran informasi hoaks, khususnya pengguna-pengguna media sosial yang tentu hanya orientasinya untuk mengejar view atau mengejar viral, tapi tidak melihat tentang dampak negatif yang terjadi akibat daripada itu,” tuturnya.
Terkait informasi-informasi yang berkembang saat ini, pihaknya minta untuk pihak kepolisian, mengambil tindakan-tindakan pencegahan atau penindakan dalam rangka untuk penertiban pengguna media sosial yang merugikan atau mengganggu stabilitas keamanan.
Ronald meminta aparat keamanan, khususnya Kepolisian Daerah (Polda), untuk segera mengambil langkah antisipasi dini, termasuk meningkatkan patroli siber guna memantau serta membatasi penyebaran konten bermuatan SARA dan hoaks.
“Jangan menunggu sampai terjadi konflik baru bertindak. Harus ada deteksi dan pencegahan sejak sekarang,” tegasnya.
Selain aparat keamanan, ia juga menyentil peran penting para tokoh Papua, baik tokoh intelektual, tokoh adat, maupun tokoh masyarakat, yang memiliki basis pendukung masing-masing. Ia berharap para tokoh tersebut dapat menahan diri dan tidak memperkeruh situasi.
Ronald juga turut meminta pimpinan adat dan kepala-kepala suku untuk mengambil peran aktif dalam menjaga ketertiban di tengah masyarakat. Menurutnya, mekanisme hukum adat harus ditegakkan sejak dini, termasuk pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang berpotensi memicu konflik.
“Jangan menunggu masalah terjadi baru diselesaikan secara adat. Itu bukan keberhasilan, tetapi sebuah keterlambatan. Pencegahan harus dilakukan sejak awal,” katanya.
Ia kembali menegaskan, menjaga kedamaian di tanah Papua merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Karena itu, diperlukan sinergi antara aparat keamanan, tokoh adat, dan masyarakat untuk memastikan situasi tetap kondusif.
“Kita ingin Papua tetap damai, masyarakat hidup berdampingan dengan aman dan saling menghargai,” kata Ronald. (Rls)
