Penulis: Moh. Akbar Mangoda
Anggota DPRD Pulau Morotai
Ketika membicarakan Kabupaten Pulau Morotai, tak terpisahkan dari kekayaan laut, potensi perikanan, serta jejak sejarah Perang Dunia II yang bernilai strategis mendunia. Morotai bukan sekadar gugusan pulau di ujung utara negeri ini—ia adalah wilayah yang menyimpan modal geografis, historis, ekologis, dan ekonomi yang luar biasa besar.
Keindahan pantai, pulau-pulau kecil, terumbu karang, kekayaan bawah laut, serta situs peninggalan perang sejatinya adalah pondasi kokoh untuk membangun ekonomi berbasis pariwisata dan ekonomi biru yang adil dan berkelanjutan. Namun di tengah potensi yang menggunung itu, satu pertanyaan mendasar terus menggantung di benak warga: sejauh mana kebijakan dan program strategis yang digulirkan pemerintah benar-benar mengubah nasib mereka?
Sejak 2014, Morotai ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sebuah status yang seharusnya menjadi gerbang perubahan—membawa masuk investasi, membuka lapangan kerja, menggerakkan industri, memajukan pariwisata, dan mengangkat derajat kesejahteraan rakyat. Tak hanya itu, Morotai pernah masuk dalam daftar “10 Bali Baru” sebagai destinasi pariwisata prioritas nasional, serta kembali disorot dalam agenda pengembangan pusat pertumbuhan baru di pemerintahan saat ini.
Harapan pun melambung tinggi. Namun kini, pertanyaannya bukan lagi soal berapa banyak kebijakan yang diterbitkan, melainkan berapa banyak yang benar-benar mendarat dan memberi manfaat nyata di tanah Morotai. Jangan sampai segala status istimewa, rencana besar, dan janji manis itu hanya menjadi “surga telinga”: indah didengar dalam pidato dan forum, namun kosong rasanya dalam kenyataan hidup sehari-hari.
Masyarakat tidak membutuhkan janji tentang investasi—mereka membutuhkan pekerjaan yang layak.
Masyarakat tidak butuh narasi panjang lebar tentang pariwisata—mereka butuh jalan yang mulus, pelabuhan yang berfungsi, akses transportasi terjangkau, serta ruang yang setara bagi pelaku usaha lokal.
Nelayan tidak butuh cerita tentang potensi laut—mereka butuh alat tangkap, tempat penyimpanan hasil tangkapan, pasar yang adil, dan jaminan ruang hidup yang tidak dirampas.
Pelaku UMKM tidak butuh seremoni—mereka butuh akses modal, pendampingan nyata, dan keterhubungan yang setara dengan rantai ekonomi yang ada.
Ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah sekadar stempel status KEK, destinasi unggulan, atau kawasan baru. Ukuran sejatinya adalah seberapa jauh angka pendapatan rakyat naik, seberapa banyak pengangguran berkurang, seberapa besar kesenjangan menyempit, dan seberapa adil ekonomi lokal dikuatkan.
Sebagai wilayah terdepan dan terluar, Morotai bukan alasan untuk dilupakan—justru itulah alasan terkuat bagi negara untuk menghadirkan pembangunan yang lebih utuh, merata, dan nyata. Kehadiran negara tidak boleh habis hanya pada papan proyek, peresmian, dan dokumen perencanaan. Kehadiran negara harus terasa lewat jalan yang aman, kapal yang terjadwal, sekolah yang bermutu, rumah sakit yang lengkap, sinyal yang menjangkau, serta peluang yang setara bagi setiap warga asli Morotai.
Morotai punya segala bekal untuk tumbuh menjadi pusat ekonomi baru di Timur Indonesia. Namun semua itu tak akan berarti jika hanya tersimpan rapi dalam berkas perencanaan. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah wajib mengevaluasi secara jujur capaian KEK, pengembangan pariwisata, penguatan perikanan, pembangunan infrastruktur, hingga tata kelola kawasan baru.
Rakyat berhak tahu: berapa target yang tercapai, berapa anggaran yang diserap, siapa yang bekerja, apa hasilnya, dan seberapa besar manfaatnya bagi Morotai.
Pada akhirnya, rakyat tidak hidup dari status kawasan, tidak hidup dari janji investor, dan tidak hidup dari slogan pembangunan. Rakyat hidup dari perubahan yang nyata.
Sudah terlalu lama Morotai hanya menjadi objek janji-janji besar. Kini saatnya Morotai menjadi pelaku utama pembangunannya sendiri. Berhentilah memberi “kado” berupa kebijakan yang saat dibuka ternyata kosong melompong. Morotai tak butuh surga telinga lagi. Morotai butuh bukti.
Sebab pembangunan sejati bukan tentang seberapa indah kata-kata diucapkan, melainkan seberapa nyata perubahan yang dirasakan rakyat di tanah kelahirannya.
