JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau disebut juga Badan Pengarah Papua (BPP), Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memberikan beberapa arahan penting kepada Anggota BP3OKP yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres).
Wapres meminta BPP Otsus memperkuat komunikasi publik di daerah, khususnya dengan berbagai kelompok strategis di Papua. Hal ini terutama untuk meyakinkan bahwa pemerintah benar-benar ingin membangun Papua yang sejahtera dan maju.
“Tolong dengar aspirasi mereka, dengar apa maunya mereka. Catat dan laporkan segera supaya kita dapat mencari solusi terbaik untuk Papua. Kalau ada usulan, saran, kita catat dan dengarkan,” tegas Wapres saat menerima audiensi jajaran BP3OKP di Istana Wapres, siang ini, Selasa (9/5/2023).
Wapres juga meminta semua pihak mengintensifkan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi program dengan para pemangku kepentingan di daerah. Hal ini penting dilakukan dalam rangka memastikan agenda konsolidasi Otsus di 6 Provinsi di tanah Papua berjalan lancar, terutama penyiapan lahan dan pembangunan kantor pemerintahan baru di 4 DOB.
Dalam kesempatan yang sama, Wapres menekankan kehadiran BP3OKP merupakan kebijakan yang bersifat terobosan sebagai amanat dari UU Otsus hasil revisi tahun 2021. Ia menuturkan, badan ini memiliki tugas utama untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua.
Dirinya berharap agar tugas dan amanat BP3OKP dapat dilaksanakan dengan optimal mengingat pemerintahan Presiden Jokowi dihadapkan dengan batasan waktu hingga 20 Oktober 2024 mendatang.
“Karena itu, saya meminta saudara-saudara untuk teliti dalam mengawal kegiatan atau proyek percepatan pembangunan yang bersifat strategis, terobosan, dan menyentuh kebutuhan masyarakat asli Papua,” ujarnya.
“Kita semua menyadari agenda persoalan Papua bersifat kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya intens dalam merumuskan dan melaksanakan pendekatan dan kebijakan yang komprehensif untuk Papua,” sambung Wapres Ma’ruf Amin.
Lebih lanjut, Wapres meminta Anggota BP3OKP atau BPP Otsus untuk sigap mengawal pelaksanaan Rencana Aksi 2023 dan 2024 agar selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022–2041.
“Jadikan ini legacy dari pemerintahan saat ini, dan sebagai pondasi untuk pemerintahan baru nanti. Jadi kita sudah meletakkan landasan atau semacam milestone-nya,” ungkap Wapres.
Dalam audiensi ini, Wapres nampak didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma dan Iggi Haruman Achsien. (UWR)
