BerandaDaerahMantan Gubernur Papua Sarankan Daerah Konflik Dikosongkan, Hingga Kapolda Papua Ungkap Banyak...

Mantan Gubernur Papua Sarankan Daerah Konflik Dikosongkan, Hingga Kapolda Papua Ungkap Banyak Pejabat Danai KKB

PAPUA, JAGAMELANESIA.COM – Mantan Gubernur Papua Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi menyampaikan saran kepada pemerintah berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik bersenjata di Papua. Freddy mengusulkan agar pemerintah mengosongkan warga sipil di daerah-daerah yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Hal itu disampaikan gubernur yang menjabat pada 1998-2000 saat menghadiri kegiatan “Temu Warga Papua 2023” di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat (5/5/2023) lalu.

“Misalnya di Nduga, singkirkan masyarakat dulu, keluar dari area itu. Kita punya uang kan? Pemerintah punya uang kan? Bangun tenda-tenda untuk mereka, mungkin disitu, kasih makan mereka (warga sipil),” ungkapnya, dikutip Senin (8/5/2023).

Lebih lanjut Freddy lantas menyarankan agar TNI melaksanakan operasi militer untuk menghadapi kelompok separatis di tanah Papua usai daerah rawan konflik kekerasan itu telah dikosongkan dari warga sipil. Hal itu mengingat aksi TPNPB atau KKB telah banyak memakan korban jiwa.

“Tentara pembebasan Papua Barat ini sudah mengaku dirinya sebagai kombatan, bukan hanya sebagai kriminal,” kata Freddy yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan 2009-2011 lalu.

Menurutnya, operasi militer tersebut tidak akan melanggar hak asasi manusia (HAM) lantaran hal itu termasuk dalam perjanjian Konferensi Jenewa. Ia menyebutkan, TPNPB menguasai wilayah tertentu dan juga melakukan serangan secara terus menerus.

“Jadi tidak ada pelanggaran HAM. Kita singkirkan dulu penduduk, singkirkan dulu sipilnya, baru daerah itu dibersihkan, operasi militer jalan,” katanya.

Sementara itu, operasi penegakan hukum juga terus berjalan. Polda Papua terus mengembangkan kasus oknum pejabat di Papua yang membantu aktivitas KKB. Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri menyebutkan, Kepala Distrik Kenyam Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan yang berinisial MM (37) bukan satu-satunya pejabat yang terlibat mendukung KKB.

Fakhiri mengatakan, terdapat banyak oknum pejabat yang turut terlibat KKB. Hal itu didapati usai aparat keamanan mengusut keterangan dari MM yang juga ditangkap berdasarkan keterangan anggota KKB berinisial YL.

“Ada Kepala Distrik, Kepala Kampung, ada juga di pemerintah kabupaten. Kepala Distrik Kenyam bukan satu-satunya, banyak yang terlibat dan kita kembangkan terus. Kita akan masuk ke mereka-mereka ini supaya mereka berhenti menyokong kegiatan KKB,” ujarnya di Jayapura, Jumat (5/5/2023).

Adapun YL yang sudah ditahan terlebih dahulu di Mimika, merupakan pihak yang diduga menerima kucuran dana dari MM sebesar Rp 30 juta. MM disebut memberikan dana itu secara sadar untuk membeli amunisi. Menurut Fakhiri, bantuan dana itulah yang juga mempersulit menghentikan kekerasan bersenjata di Papua.

“Ada yang membantu uang, baik secara langsung dia pahami, ada juga yang mungkin dia tidak tahu kalau uang itu mengalir ke kelompok-kelompok ini,” ujarnya.

Selain itu, MM diketahui bukan kali pertama memberi bantuan tersebut kepada KKB. Terkait hal itu, pihak Kepolisian masih akan mendalami lebih jauh tentang keterlibatan MM dengan KKB serta mengusut sumber dana yang digunakan MM. (UWR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru