MANOKWARI, JAGAMELANESIA.COM – Realisasi investasi Papua Barat menunjukkan pertumbuhan yang positif pada tahun 2022. Capaian realisasi tersebut berhasil menembus angka Rp 4,7 triliun jauh melebihi target yang diberikan Kementerian Investasi/BKPM RI dan menjadi yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir.
Secara terperinci, Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol. (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si menyampaikan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) 2022.
Paulus mengatakan bahwa capaian realisasi Papua Barat pada tahun 2022 yang masih meliputi 13 kabupaten/kota telah berhasil melampaui target yang diberikan melalui Kementerian Investasi/BKPM RI sebesar Rp2,74 triliun.
”Target realisasi investasi oleh Kementerian Investasi RI tahun 2022 kepada Papua Barat (yakni) Rp 2,7 triliun, (sedangkan) capaian realisasi investasi Rp 4,7 triliun atau sebesar 171 persen yang berasal dari 1.082 proyek,” ungkap Paulus dalam konferensi pers di Manokwari, Selasa (28/3/2023).
Menurutnya, perkembangan capaian realisasi investasi itu jauh meningkat dibandingkan periode sebelumnya yakni pada periode 2020 target Rp3,04 trilliun dan realisasi 1,8 triliun atau 60 persen, dan tahun 2021 target Rp3,3 triliun realisasi 2,05 persen.
Adapun realisasi investasi PMDN tertinggi berasal dari Kabupaten Fakfak sebesar Rp1,5 triliun meliputi 106 proyek. Kemudian disusul Kabupaten Manokwari Rp643 miliar meliputi 144 proyek. Sehubungan dengan hasil tersebut secara total capaian realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp3,2 triliun, berasal dari 966 proyek.
Sementara itu, realisasi capaian Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp1,4 triliun berasal dari 44 proyek. Untuk kategori ini Kabupaten Sorong menempati urutan tertinggi dengan nilai menyentuh Rp1 triliun lebih (53 proyek) disusul Kabupaten Teluk Bintuni dengan nilai Rp203 miliar (9 Proyek) meliputi sub sektor Industri lainnya, perdagangan dan reparasi.
Sedangkan posisi ketiga ditempati Kabupaten Fakfak dengan nilai Rp103 miliar (2 Proyek), sub sektor Industri kayu. Untuk capaian keseluruhan realisasi investasi PMDN/PMA tertinggi oleh Kabupaten/Kota di Papua Barat adalah pertama Kabupaten Fakfak Rp. 1.656.132.140.426. Kedua Kabupaten Sorong dengan nilai Rp. 1.091.834.890.142 dan posisi ketiga Kabupaten Manokwari Rp. 679.452.131.370.
Adapun urutan jumlah realisasi tertinggi untuk sub sektor investasi di Papua Barat tahun 2022 berdasarkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) didominasi tanaman pangan dan perkebunan Rp2,1 triliun, Jasa lainnya Rp314 miliar dan perdagangan reparasi Rp283 miliar. Selanjutnya, untuk Penanaman Modal Asing posisi pertama juga tanaman pangan dan perkebunan Rp57 miliar, jasa lainnya Rp33 miliar serta posisi ketiga industri lainnya Rp21 miliar.
Paulus menyebut meskipun realisasi telah melebihi target kementerian, namun Papua Barat masih berada dalam kategori investasi rendah. Oleh sebab itu menurutnya, Pemprov Papua Barat terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan investasi di wilayahnya.
Diantaranya, Pemprov Papua Barat akan berfokus pada 4 hal penting yakni menjaga kondusivitas wilayah terkait jaminan keamanan investor, memberikan kemudahan dalam pengurusan izin usaha di daerah, memperkenalkan sumber daya Papua Barat secara lebih luas dan membentuk perusahaan daerah guna mengelola potensi yang ada di daerah.
“Kita berada di daerah konservasi, sehingga dalam beberapa kasus kepala daerah harus terhalang aturan yang lebih tinggi dalam pemberian izin usaha di daerah,” tambahnya.
Berkaitan dengan hal itu, Paulus meminta dukungan masyarakat adat terhadap masuknya investor ke Papua Barat. Menurutnya, sebagai pemilik hak ulayat, masyarakat adat memiliki peran yang besar untuk mendukung iklim investasi yang aman di wilayah Papua Barat.
“Masyarakat adat, pemilik hak ulayat ini mesti membuka diri. Perilaku yang menghambat investasi itu harus kita tinggalkan,” ujarnya.
“Berbagai upaya kami laksanakan, agar iklim investasi di Papua Barat terus meningkat. Karena dampaknya besar, bukan hanya keuntungan PAD, tapi juga untuk menyerap tenaga kerja lokal,” kata Paulus.
Dirinya mengatakan, semakin banyaknya tenaga kerja lokal yang dapat diserap melalui berbagai proyek, maka akan dapat menekan angka pengangguran di Papua Barat. Paulus mengaku optimistis dengan keseriusan semua pihak maka investasi akan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. (UWR)
