JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Gubernur Papua Lukas Enembe belum lama ini menyatakan penolakan terhadap rencana pemekaran wilayah atau pembentukan DOB di Papua. Menurut Enembe, Papua tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mengelola 3 provinsi baru tersebut.
“Tidak ada cukup orang disini (Papua) untuk membuat provinsi-provinsi baru,” kata Lukas Enembe seperti dilansir dari Reuters, Jumat (27/5/2022).
Ia juga menyebut, masyarakat setempat tidak dimintai pendapat terkait rencana pemekaran di wilayah paling timur Indonesia itu. Menurutnya, adanya pemekaran wilayah justru akan mendorong masuknya para pendatang yakni warga non-Papua ke wilayah Papua.
Menanggapi hal itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun angkat bicara. Dalam rilisnya, Sabtu (4/6/2022), pernyataan penolakan DOB dari Lukas Enembe dinilai mengundang kontroversi.
Pasalnya, Lukas Enembe berkali-kali menyatakan dukungannya atas pemekaran wilayah/DOB di Papua terutama saat kampanye Pemilihan Gubernur tahun 2018 silam. Bahkan Lukas Enembe juga menyebut dirinya adalah tokoh pemekaran Papua.
“Bagaimana saya tidak bisa mekarkan keinginan masyarakat untuk Provinsi Papua Selatan? Saya ini tokoh pemekaran (Papua),” ujar Lukas seperti tercantum dalam rilis Kemendagri.
Saat kampanye tersebut, Lukas Enembe menerima aspirasi pemekaran Provinsi Papua Selatan dari pendukungnya. Ia juga mengatakan akan memperjuangkan pembentukan Provinsi Papua Selatan setelah pemerintah pusat mencabut moratorium pemekaran. Hasilnya, Lukas kembali terpilih sebagai Gubernur Papua kedua kalinya.
Hal ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merauke Daniel Pauta. Menurutnya, Lukas Enembe telah mendorong pemekaran sejumlah Provinsi di Papua saat kampanye.
“Selama masa kampanye, isu pemekaran (Papua) selalu digemakan oleh Lukas Enembe,” ujar Daniel.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke menindaklanjuti janji Lukas Enembe tersebut dengan membentuk tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPPS) pada Juli 2019. Hingga kini RUU 3 provinsi di Papua telah dibahas dan ditargetkan akan disahkan pada bulan Juni ini oleh DPR RI.
Sejalan dengan hal itu, anggota DPD RI Yorrys Raweyai menyampaikan sejumlah tokoh Papua, termasuk Lukas Enembe, pernah datang ke Jakarta untuk meminta realisasi pemekaran wilayah kepada pemerintah pusat.
“Itu konsep dari Pak Lukas tentang Otonomi Khusus (Otsus) Plus. Beliau datang dengan seluruh pemerintah daerah dan saya memfasilitasi (mereka) ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Permintaannya (berupa) pemekaran kabupaten dan provinsi,” kata Yorrys.
Isu pemekaran wilayah itu juga dikampanyekan Lukas Enembe pada Pilgub tahun 2013 lalu. Bahkan kemenangan Lukas Enembe waktu itu disebut juga tidak terlepas dari janji-janjinya untuk mewujudkan pemekaran Papua. (UWR)