JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) resmi memperpanjang kontrak perusahaan migas BP di Blok Tangguh Papua Barat hingga 20 tahun ke depan. Kontrak BP Tangguh yang mulanya akan habis pada 2035 itu kini diperpanjang hingga tahun 2055 mendatang.
Perusahaan BP Tangguh sebelumnya dikabarkan telah meminta perpanjangan kontrak kerja sama berupa Production Sharing Contract/PSC minyak dan gas bumi (migas) kepada Pemerintah Indonesia terkait Proyek Kilang LNG Tangguh yang berada di Teluk Bintuni. Permintaan perpanjangan kontrak itu diajukan lebih awal lantaran perusahaan hendak mempertahankan produksi 3 train kilang LNG Tangguh melalui eksplorasi yang dipercepat.
Menteri ESDM Arifin Tasrif yang memberikan persetujuan perpanjangan kontrak kerja sama (KKS) dengan perusahaan migas asal Inggris itu mengatakan perpanjangan kontrak kerja sama ini, akan memastikan ketersediaan liquified natural gas (LNG) dalam memenuhi kebutuhan domestik dan kebutuhan LNG negara lain. Salah satunya untuk mendukung pencapaian target transisi energi Indonesia.
“LNG sangat penting bagi Indonesia. Sebagai negara yang tengah memasuki periode transisi energi, kita harus mencapai target net zero emission pada 2060. Kami percaya bahwa gas akan memiliki peran penting dalam mencapai target tersebut. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk memproduksi gas di masa depan, maka dari itu Pemerintah meminta kontraktor untuk dapat bekerja sama dan mengembangkan sumber daya,” ujar Arifin dalam acara penandatanganan perpanjangan KKS Tangguh, Jumat (23/12/2022).
Adapun peran BP di Tangguh ini adalah sebagai operator dari KKS dan mitra KKS Tangguh dengan KKS Tangguh yang diperpanjang terdiri atas KKS Berau, Muturi, dan Wiriagar. Menurutnya, potensi gas di kilang Tangguh juga masih sangat banyak.
“Untuk bisa memenuhi produksi 3 train, masih ada potensi disana. Kalau ini terpotong, kita bisa kehilangan peluang, ini makanya kita kan perlu gas jangka panjang. Dia mau melakukan eksplorasi lapangan baru, kan itu panjang, dan untuk identifikasi sampai prokusi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Arifin menyebut, Kementerian ESDM mendukung langkah ini lantaran berdampak baik bagi pengembangan hulu migas Indonesia yang akan berdampak pada produksi gas dalam negeri. Ia juga berharap setelah penandatanganan KKS ini, kehadiran BP dalam Blok Tangguh ini bisa sampai pada penyelesaian proyek Tangguh Train 3.
“Pemerintah juga telah menyampaikan komitmen untuk mendukung pengembangan hulu migas Indonesia,” kata Arifin.
Arifin menerangkan, tiga kilaing train tersebut, memproduksi LNG 6 hingga 7,6 ton per tahun. Ia berharap dengan perpanjangan kontrak bisa mengoptimalkan sampai dengan 60 persen untuk keperluan domestik.
“Ini kita ingin optimalkan, karena 60 persen dari sana itu harus masuk untuk keperluan domestik. Apalagi, kebutuhan gas kita naik terus,” ucapnya.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, saat ini BP sudah memiliki kesepakatan jual beli gas selama periode perpanjangan kontrak. Meskipun begitu, ia enggan menyebutkan siapa saja pembeli yang telah menyepakati kerja sama dengan BP.
“BP ini ada pembelinya ada, maka (perpanjangan kontrak) lebih cepat dari 10 tahun, tapi tetap dihitungnya dari 2025, jadi tidak lebih dari 10 tahun. Sudah ada, tapi enggak bisa menyebutkan ya. Tentu, ini ada perjanjiannya. Kalau dia enggak eksplorasi sekarang, 2026 itu maka (level gas) nya bisa turun,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkapkan bahwa perpanjangan Tangguh tidak hanya memberikan kepastian investasi bagi upaya peningkatan produksi minyak dan gas nasional, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
“Perpanjangan Tangguh akan mendatangkan investasi baru sampai akhir masa kontrak diperkirakan sekitar US$ 4.6 miliar atau setara dengan Rp66,7 triliun. Untuk penerimaan negara di tahun 2035 sampai akhir masa kontrak diperkirakan sekitar US$5,5 miliar atau setara dengan Rp79,75 triliun, serta dampak positif berupa kontribusinya dalam menggerakkan perekonomian nasional maupun daerah maupun dampak berganda lainnya,” kata Dwi. (UWR)