PAPUA BARAT, JAGAMELANESIA.COM – Anggota DPD RI asal Papua Barat Dr. Filep Wamafma menyayangkan hasil sidang kode etik yang menjatuhkan vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap dua oknum anggota polisi di Papua Barat. Menurut Filep, vonis tersebut tidak sepadan dengan perbuatan kedua oknum yang menjilat kue ulang tahun TNI.
“Saya turut menyayangkan perbuatan tidak pantas oleh kedua oknum polisi ini, tapi saya lebih menyayangkan vonis PTDH hasil sidang kode etik atas perbuatan itu. Apakah vonis tersebut memenuhi rasa keadilan dan sepadan untuk dijatuhkan atas perbuatan mereka?” ungkap Filep, Jumat (7/10/2022).
Filep mengatakan, tindakan keduanya memang sangat tidak terpuji, namun keduanya adalah putra daerah yang masih dalam usia muda. Oleh sebab itu, Filep menekankan, daripada diberikan sanksi berat dengan pemecatan bahkan tidak dengan hormat, akan lebih baik jika diberikan pembinaan.
“Hemat saya perbuatan keduanya tidak perlu sampai ke level pemberhentian. Apabila anggota, apalagi anggota yang baru lulus pendidikan, maka masih membutuhkan pembinaan dan pendampingan agar ada perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik. Hal itu juga sebagai bentuk penguatan karakter anggota dan sudah menjadi tanggungjawab institusi untuk mendidik mereka menjadi lebih baik,” katanya.
Menurut wakil ketua Komite I DPD RI ini, perbuatan oknum polisi tersebut juga menjadi catatan penting untuk evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan calon anggota polisi yakni Sekolah Polisi Negara (SPN). Sehingga, diharapkan output SPN ini memang memiliki kualitas-kualitas anggota Kepolisian terutama karakter dan kepribadian yang luhur.
“Saya tidak mengintervensi keputusan Polda Papua Barat, namun sebagai mitra kerja Polri, saya hanya ingin mengingatkan apakah kasus seperti ini termasuk dalam kategori pelanggaran berat hingga harus diberikan PTDH. Terlebih, antara petinggi Polda Papua Barat dan Pangdam juga sudah bertemu dan saling memohon maaf terkait kejadian tersebut,” ungkap Filep.
Lebih lanjut, Filep juga akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Kapolri agar menjadi perhatian. Ia berharap akan ada solusi yang lebih baik dan suportif untuk pembangunan SDM yang berkualitas serta berkarakter di Papua Barat.