MANOKWARI, JAGAMELANESIA.COM – Advokat dan Intelektual Indonesia Haris Azhar, SH., MA menyampaikan bahwa tanah Papua memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah baik yang berada di dalam tanah, laut, hingga hutan. Namun ia mengajukan pertanyaan penting, ‘Seberapa besar orang asli Papua dapat mengakses dan mengelola kekayaan alam itu?’.
“Kalau berbicara tentang SDA di tanah Papua, memang sangat berlimpah, namun justru dikuasai dengan garapan tanah yang dilakukan para oknum tertentu. Sehingga orang Papua sendiri tidak mendapat akses untuk mengelolanya,” ujar Haris Azhar dalam kuliah umum bersama mahasiswa/i dan Dosen STIH Manokwari, Senin (30/8).
“Lalu, seberapa besar orang Papua dilibatkan dalam mengelola SDA seperti Migas dan barang tambang lainnya. Yang menarik lagi soal Pangan di Papua, bahkan sekarang ini ada sejumlah kebijakan dilakukan untuk penguatan pangan di tanah Papua,” katanya.
Haris menyebut, faktanya OAP selama ini hanya menjadi pekerja/buruh di perusahaan yang menanamkan invesasti tanpa dilibatkan ke dalam jabatan penting di perusahaan tersebut. Menurutnya, bahkan orang Papua harus melakukan demo baru bisa mendapat posisi penting di perusahaan.
“Meskipun ada sejumlah OAP yang menjadi kontraktor besar namun mereka hanya menjadi tameng untuk kontraktor besar dari luar Papua,” tegas Haris.
Haris juga menyingung tentang Freeport Indonesia yang memiliki sejumlah persoalan dengan karyawan asli Papua. Haris dalam 4 tahun belakangan ini juga melakukan advokasi atas persoalan karyawan di PT Freeport.
“Perusahaan besar di tanah Papua justru mengambil kontraktor dari luar Papua, inilah yang justru tidak boleh terjadi kepada masyarakat asli Papua, dan seharusnya perusahaan besar di Papua melibatkan kontraktor asli Papua mengerjakan pekerjaan yang bersifat memberdayakan kontraktor asli Papua,” tambah Haris.
Lebih lanjut, kata Haris, tanah di Papua terbilang memiliki tanaman khas seperti pohon sagu yang sangat besar, namun pemerintah tidak mengembangkan potensi itu. Padahal sagu bisa diolah dengan berbagai metode menjadi banyak produk olahan makanan selain papeda.
“Sejujurnya saya juga terlibat mendukung pengelolaan sagu di tanah Papua dan terus mengadvokasi setiap persoalan komoditas Papua yang justru diabaikan tanpa dikembangkan oleh pemerintah,” ungkap Haris.
Selain komoditas, Migas dan SDA, Haris juga menyentil tentang BBM yang mahal di tanah. “Jangan Presiden Jokowi datang ke Papua, lalu harga BBM diturunkan,” sebut Haris. (WRP)