TERNATE, JAGAMELANESIA.COM – Gagal dalam mengelola sistem kenegaraan hingga melemahnya mekanisme penerapan hukum, pengelolaan ekonomi, sosial, dan politik, serta kurangnya lapangan pekerjaan yang diciptakan pemerintah, kini disoroti oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi).
Ketua Bidang (Kabid) Ekonomi DPP Parmusi, Muchsin Abubakar, SH. MH, saat dikonfirmasi tim jagamelanesia.com, via telepon seluler Sabtu (10/7), menyampaikan bahwa pemerintah saat ini telah membawa Negara pada level kegagalan.
Lanjut Muchsin, hal ini dapat dilihat dari instrumen bernegara yang nampak begitu lemah, seperti penegakan hukum, pemulihan ekonomi, penanganan covid-19, dan lebih parah lagi perumusan undang-undang KPK yang dinilai telah melemahkan kinerja KPK dalam menegakkan hukum bagi para koruptor.
Sambungnya, selain itu pemerintah juga tidak mampu menciptakan lapangan kerja, untuk anak bangsa sehingga ini menambah carut-marut perekonomian, belum lagi dunia kesehatan yang semakin mencekam dengan adanya pandemi covid-19 yang tak kunjung meredam, akibat dari ketidak seriusan pemerintah dalam menangani kasus pandemi itu sendiri.
“Hal ini jika tidak disikapi dengan cerdas dan bijak oleh Presiden Joko Widodo, maka kata Muchsin, ini akan memicu kemarahan rakyat kembali memuncak.
Muchsin yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Malut ini berharap Presiden Jokowi, harus mengambil langkah-langkah militan dengan menggandeng semua kekuatan anak bangsa, termasuk para ulama yang selama ini terkesan dibungkam, guna merumuskan simposium dan islah nasional demi indonesia bangkit dari keterpurukan.
Lebih lanjut Muchsin juga mengingatkan kepada pemerintah agar jangan lupa bahwa do’a para ulama dan auliya Allah, ini sangat cepat di izabah oleh Allah. SWT, sehingga tidak bisa meremehkan apalagi mendzolimi mereka,” tegasnya.
Ia berpendapat bahwa Negara dalam menjalankan pemerintahan hendaknya bersandar pada panduan ilahiyah, dan memohon petunjuk dari sang khalik.
Muchsin juga menyebut bahwa Indonesia memiliki hampir 90% ummat muslim, hingga apapun keputusan negara harus secara linear menggandeng ummat islam, selain itu Parmusi meminta agar presiden Jokowi meresufell kabinet yang jelas-jelas dianggap gagal menjalankan tanggung jawabnya.
Dikarenakan banyak Mentri Jokowi yang hanya turun lapangan sosialisasi isi materi dan kemudian selfi-selfi, ini tidak tampak memberikan edukasi baik kepada rakyat, guna mematuhi PPKM dimasa pandemi covid-19 ini,” tutupnya.
