JAGAMELANESIA.COM – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan kendala yang dialami dalam upaya pengusutan transaksi-transaksi mencurigakan terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Kepala PPATK, Dian Ediana Rae, mengatakan kendala tersebut berupa bentuk transaksi yang dilakukan secara tunai atau cash dan wilayah Papua yang sangat luas.
Menurut Dian, kondisi tersebut menjadi kendala dikarenakan pemeriksaan PPATK harus dilakukan secara rinci pada setiap analisis kasus. Ia mengatakan berdasarkan fenomena yang banyak terjadi, transaksi tunai lebih rawan terindikasi kasus korupsi.
“Persoalan di Papua ini tidak sederhana, dengan nampak wilayah yang begitu luas dan dengan sistem pembayaran yang masih berbasis kepada cash, itu tentu saja menangani Papua ini membutuhkan penanganan tersendiri,” jelas Dian Ediana dalam video yang dibagikan Humas PPATK, Jumat (25/6).
Sebelumnya, sebanyak 82 hasil analisis transaksi mencurigakan yang bersumber dari penggunaan APBD dan Dana Otsus Papua dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dian pada Selasa (21/6) menyebutkan setidaknya 52 orang berasal dari lingkungan pejabat Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakaran dan rekanan Pemerintah Daerah, yayasan maupun individu yang terlibat dalam transaksi tersebut.
Dian menyampaikan bahwa PPATK telah memberikan nama-nama oknum maupun lembaga yang terlibat dalam transaksi mencurigakan tersebut.
“Kami sudah secara detail tentu saja menyampaikan kepada aparat penegak hukum yang terkait dengan nama, nama orang, nama yayasan perusahaan dan lain sebagainya yang kita perkirakan terlibat di dalam kegiatan korupsi di Papua ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dian mengusulkan adanya perbaikan sistem transaksi terkait APBD dan Dana Otsus dilakukan secara non tunai. Dian juga berharap pengawasan terus berjalan maksimal agar penggunaan APBD dan Dana Otsus sepenuhnya sesuai dengan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Papua.
“Juga memastikan pengawasan yang dilakukan khususnya di lapangan itu akan berjalan sebagaimana seharusnya sehingga dana yang sedemikian besar itu betul akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Papua dengan secara optimal,” jelasnya. (UWR)
