JAGAMELANESIA.COM – Sebanyak 80 hasil analisis transaksi mencurigakan yang bersumber dari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Laporan PPATK menyebutkan setidaknya 53 orang berasal dari lingkungan pejabat Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakaran dan rekanan Pemerintah Daerah terlibat dalam transaksi tersebut. Temuan transaksi yang mencurigakan itu berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah. Hal itu disampaikan oleh Ketua PPATK, Dian Ediana Rae, Selasa (21/6).
Menurut Dian, PPATK juga tengah memantau adanya dugaan distribusi dana dari anggota DPRD Tolikara dan Pemerintah Kabupaten Puncak, Papua kepada pemasok senjata dan amunisi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Ia mengatakan pihaknya tengah melakukan analisis dan mengkaji terkait sumber dana pembelian senjata tersebut.
“Untuk sementara masalah ini sedang dalam penelusuran, pemeriksaan, dan analisis,” ujar Dian dikutip dari Kompas.id, Selasa (22/6).
Dian menambahkan, hingga kini PPATK telah menyampaikan lebih dari 80 laporan tersebut kepada pihak-pihak penegak hukum yaitu pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, penggunaan APBD dan Dana Otsus berkaitan erat dengan kesenjangan pembangunan kesejahteraan masyarakat termasuk di wilayah Papua. Oleh karena itu, tindakan penegakan hukum terhadap para pelanggar hukum sangat diharapkan guna mendukung terwujudnya pemerataan pembangunan di tanah Papua.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, juga telah meminta kepada Badan Intelijen Negara (BIN) bersama dengan PPATK untuk menelusuri adanya dugaan penyalahgunaan dana pemerintah termasuk APBD dan Dana Otsus yang digunakan untuk mendukung perbuatan yang melanggar hukum.
Beberapa waktu lalu, Mahfud MD juga telah menyampaikan bahwa terdapat 10 kasus korupsi besar di Papua. Ia mengatakah unsur-unsur penegak hukum tengah menelusuri dan akan mengusut tuntas kasus-kasus tersebut. Sementara itu, pihak kepolisian juga tengah mengusut sumber dana aktivitas KKB di Papua. Tertangkapnya Neson Murib yang berperan sebagai pemasok senjata KKB tengah memunculkan dugaan adanya keterlibatan Pemerintah Kabupaten Puncak dalam kasus pendanaan aktivitas KKB. (UWR)
