MALUKU UTARA, JAGAMELANESIA.COM – Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara untuk mencanangkan program pemulihan ekonomi dengan membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Maluku Utara.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Drs. Syamsuddin Abdul Kadir, menyampaikan bahwa, langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi angka kerumunan dan kontak fisik. Sehingga masyarakat diharuskan memanfaatkan digitalisasi itu dengan yang baik.
“Pemerintah Daerah sekarang sudah mulai melaksanakan transaksi non-tunai. Nah, itu juga bagian dari digitalisasi. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi, dengan melalui transfer dan sebagainya,” ucap Syamsudin, kepada tim Jagamelanesia.com, saat dikonfirmasi, Senin (5/4).
Syamsudin mengatakan, SK dari program tersebut dibentuk secara bersama-sama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota.
“Kita akan menghindari transaksi pembayaran tunai dan pengiriman data. Dan ada beberapa daerah juga yang disinyalir sudah menggunakannya untuk meningkatkan PAD,” terangnya.
Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Maluku Utara, Jeffri Dwi Putra, mengatakan bahwa, sistem ini merupakan salah satu strategi pemulihan ekonomi nasional.
Jeffri mengatakan, ditingkat pusat sudah dibentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) dan kemudian dipindahkan ke daerah-daerah.
“Karena sejak pandemi, perekonomian digital naik dengan pesat, dan tentunya Maluku Utara juga harus jadi perhatian,” ujarnya.
Jeffri menegaskan, kalau Maluku Utara sudah ada TP2DD, tentunya Maluku Utara akan menjadi motor pengembangan ekonomi digital di daerah.
Jeffri berharap, TP2DD di Provinsi Maluku Utara secepatnya diturunkan ke semua Kabupaten/Kota.
“Semoga digitalisasi ini menjadi sesuatu yang dapat diterima masyarakat. Tidak hanya melibatkan masyarakat, tetapi juga pemerintah dan entitas bisnis agar mulai mengadopsinya,” tutupnya. (Ano)
