Jakarta – Kami Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum Maluku Utara ( APH-MALUT) menyatakan sikap dengan tegas “MOSI TIDAK PERCAYA” terhadap segala bentuk penanganan kasus Pembunuhan berantai di Hutan Halmahera Tengah dan Halmahera Timur oleh Polda Maluku Utara.
Kecaman ini datang bukan tanpa alasan, melainkan melalui kajian dan diskusi mendalam. Kami Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum menilai proses penanganan kasus pembunuhan berantai tersebut tidak disikapi serius oleh Polda Maluku Utara.
Pembunuhan secara taragis di Hutan Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, bukan sekali terjadi. Akan tetapi dalam setiap penanganan kasus, Polda Maluku Utara tidak pernah berhasil mengungkap dan menangkap siapa dalang dan pelaku pembunuhan berantai tersebut.
Mirisnya, Polda Maluku Utara dalam setiap Konferensi Pers nya, selalu mengarahkan dugaan kepada (Suku-Togutil) dan juga tuduhan kepada kelompok yang mereka sebut sebagai Kelompok (Nomaden).
Kami mendesak Polda Maluku Utara, untuk memperjelas atas dasar apa tuduhan tersebut sering kali diarahkan kepada (Suku Togutil) dan kelompok yang mereka namakan Kelompok Nomaden ?
Jika benar pelaku-Nya mengarah kepada kelompok Nomaden dan Suku Togutil, kenapa sampai saat ini belum ditangkap dan di adili ?
Yang dibutuhkan Masyarakat adalah kepastian Penegakan Hukum, bukan spekulasi liar yang sengaja diucapkan oleh Polda Maluku Utara, demi menutupi dan mengalihkan isu.
Kami sampaikan bahwa keberadaan Polda Maluku Utara, telah menggerus kepercayaan publik. Masyarakat tidak lagi percaya karena ketidakbecusan dan kegagalan Polda Maluku Utara, mengungkap siapa pelaku, otak dan dalang dibalik rentetan pembunuhan serta pembataian tragis di Wilyah Hutan Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.
Kemarahan dan perlawanan Warga Banemo, adalah simbol sekaligus cerminan atas kegagalan Polda Maluku Utara dalam menegakkan Hukum.
Kami mengutuk keras penembakan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian terhadap Warga Banemo, Kecamatan Patani Barat, Halmahera Tengah. Perlu diketahui bahwa tindakan represif tersebut telah mengakibatkan beberapa warga mengalami pendarahan dan luka ditubuh.
Apapun ceritanya, tindakan represif dan brutal seperti itu, tidak dibenarkan dan bertentangan dengan prinsip moral seorang kepolisian.
Kami mendesak Mabes Polri segera bentuk Tim Investigasi, untuk telusuri siapa yang perintahkan melepaskan tembakan ke arah Warga Banemo.
Kami akan melakukan Aksi Unjuk Rasa di Depan Mabes Polri pada Hari Rabu, 30 September 2026 mendatang, dengan tujuan meminta Kapolri Listyo Prabowo, untuk mengevaluasi Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, bila perlu dicopot dari jabatanya. Kami anggap beliau gagal seperti pendahulunya, karena tidak mampu menyelesaikan rentetan pembuhan di Hutab Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.
