JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Dr. Filep Wamafma turut angkat bicara perihal situasi politik pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden. Ia menilai sikap sejumlah partai politik yang tidak mengusulkan calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka perlu dicermati secara kritis.
Menurutnya, sikap tersebut tidak cukup dibaca sebagai penghormatan terhadap kewenangan konstitusional Presiden, tetapi juga berpotensi mencerminkan kalkulasi politik jangka panjang menjelang Pemilu 2029.
Filep menegaskan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 merupakan pasangan yang diusulkan dan diperjuangkan oleh koalisi partai politik. Oleh karena itu, partai pengusung memiliki tanggung jawab moral dan politik atas keputusan pencalonan tersebut.
“Mencermati dinamika ini, kami mengingatkan bahwa partai politik sudah semestinya tidak hanya hadir ketika kekuasaan diperjuangkan, kemudian mengambil jarak ketika muncul persoalan politik. Kemenangan politik merupakan tanggung jawab bersama, demikian pula konsekuensi politik dari keputusan yang telah diambil,” tegas Filep dalam keterangan yang diterima, Sabtu (14/11/2026).
Sebagai politikus, dia menyampaikan bahwa terdapat sedikitnya enam faktor politik yang patut dianalisis di balik sikap sejumlah partai yang tidak mengajukan nama calon pengganti Gibran.
Pertama, upaya menghindari tanggung jawab politik kolektif. Filep menilai, partai-partai pengusung berpotensi menghadapi risiko penilaian negatif publik apabila pergantian Wakil Presiden dipersepsikan sebagai kegagalan konfigurasi politik hasil Pilpres 2024. Dengan tidak mengajukan kandidat, partai terkesan dapat berusaha menjaga jarak dari konsekuensi politik tersebut.
Kedua, terganggunya situasi politik melalui kekhawatiran kembali munculnya perdebatan mengenai proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. Filep menilai kontroversi hukum dan politik yang menyertai pencalonan Gibran masih menjadi bagian penting dalam membaca dinamika kekuasaan nasional.
“Apabila partai-partai pengusung dengan mudah menerima perubahan konfigurasi kepemimpinan, publik tentu berhak mempertanyakan sejauh mana komitmen politik mereka terhadap pasangan yang dahulu diperjuangkan,” ujarnya lagi.
Ketiga, kuatnya hubungan politik sejumlah partai koalisi dengan Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Menurut Filep, hubungan tersebut dapat memengaruhi kehati-hatian partai dalam mengambil sikap terhadap masa depan politik Gibran. Partai politik, katanya, mungkin sedang berusaha menjaga keseimbangan hubungan dengan Presiden Prabowo sekaligus menghindari konflik terbuka dengan jaringan politik Jokowi.
Keempat, kalkulasi risiko politik menuju Pemilu 2029. Filep berpandangan bahwa partai-partai mulai memperhitungkan dampak kinerja pemerintahan terhadap elektabilitas masing-masing.
“Partai politik tentu menghitung posisi, risiko dan daya tawar. Misalnya memilih posisi aman, dan menghindari seluruh risiko politik apabila muncul ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan,” jelasnya.
Kelima, terbukanya peluang pembentukan koalisi politik baru pada Pilpres 2029. Filep menilai koalisi pemerintahan saat ini tidak otomatis akan menjadi koalisi elektoral pada pemilihan presiden berikutnya.
“Dalam politik, situasinya sangat dinamis, belum tentu partai-partai yang hari ini berada dalam satu pemerintahan pasti akan tetap bersama pada 2029. Kepentingan elektoral dapat berubah. Sangat mungkin masing-masing partai sedang menyiapkan alternatif calon maupun konfigurasi koalisi baru atau kemungkinan lainnya sangat terbuka,” katanya.
Keenam, adanya kemungkinan pengalihan risiko politik kepada Presiden Prabowo. Dengan menyerahkan proses pengusulan calon Wakil Presiden kepada Presiden, partai-partai dapat mengurangi keterlibatan langsung dalam keputusan yang berpotensi menimbulkan kontroversi.
Filep menyebut kecenderungan tersebut dapat diasumsikan sebagai bentuk political risk transfer, yakni strategi mengalihkan beban dan risiko keputusan politik kepada pemegang kekuasaan eksekutif.
Meski demikian, Filep mengingatkan bahwa secara konstitusional, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan demikian, partai politik memang tidak memiliki kewajiban konstitusional untuk mengajukan nama pengganti secara langsung.
“Yang saya persoalkan bukan kewenangan konstitusional Presiden, melainkan tanggung jawab moral dan konsistensi politik partai-partai pengusung. Jangan sampai partai hanya mengambil keuntungan dari kekuasaan, tetapi melepaskan tanggung jawab ketika muncul risiko politik,” tegasnya.
Filep juga mengingatkan bahwa dinamika penggantian Wakil Presiden tidak mengganggu fokus pemerintah dan partai politik dari persoalan mendasar yang dihadapi rakyat, termasuk kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pembangunan, pengurangan anggaran daerah, dan konflik sosial.
Menurutnya, rakyat membutuhkan stabilitas pemerintahan, kepastian konstitusional, serta kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai energi politik nasional habis hanya untuk mengatur ulang kekuasaan, sementara persoalan rakyat dan daerah tidak memperoleh perhatian yang memadai,” ujarnya.
Selain itu, Filep menegaskan bahwa pergantian Wakil Presiden, apabila terjadi melalui mekanisme konstitusional, dapat menjadi ujian penting bagi soliditas koalisi pemerintahan sekaligus membuka arah baru politik nasional menuju 2029.
“Diamnya partai politik belum tentu berarti loyalitas. Bisa jadi itu merupakan strategi menjaga jarak, menghindari risiko, atau mempersiapkan kepentingan politik baru. Dalam politik, sikap diam pun dapat menjadi keputusan yang sangat strategis,” pungkasnya.
