Ternate – Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB‑P2) di Kota Ternate hingga akhir triwulan II tahun 2026 telah mencapai 80 persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini menjadi modal kuat bagi Pemerintah Kota Ternate melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) untuk mewujudkan seluruh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perpajakan pada akhir tahun.
Kepala BP2RD Kota Ternate, Mochtar Hasim, menyebut pencapaian tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran sekaligus meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Realisasi 80 persen di akhir triwulan II adalah hasil yang sangat memuaskan. Masih ada sisa waktu enam bulan ke depan, dan kami sangat optimistis target PBB‑P2 tahun ini dapat tercapai secara maksimal,” ujar Mochtar kepada awak media, Kamis (30/7).
Keberhasilan ini, menurut dia, tak lepas dari dedikasi para pegawai yang terus turun ke lapangan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Mochtar pun menyampaikan apresiasi setinggi‑tingginya kepada seluruh jajaran BP2RD atas kinerja yang telah membukukan kenaikan realisasi ini.
Tak lupa, ia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Ternate yang semakin patuh melunasi kewajiban pajaknya. Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate ini menilai kesadaran wajib pajak terus mengalami peningkatan, yang pada akhirnya berdampak positif bagi pendapatan daerah.
“Peran aktif masyarakat membayar PBB‑P2 adalah wujud kepedulian terhadap pembangunan Kota Ternate. Dana yang disetorkan akan kembali dinikmati masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas publik, serta peningkatan kesejahteraan,” tegasnya.
Ke depannya, BP2RD Kota Ternate akan terus menghadirkan berbagai inovasi dan kemudahan layanan pembayaran guna menjaga tren positif ini hingga berakhirnya tahun anggaran. Dengan realisasi yang sudah menyentuh angka 80 persen di pertengahan tahun, pihaknya yakin target penerimaan PBB‑P2 tahun 2026 dapat tercapai sekaligus semakin memperkuat kontribusi sektor perpajakan terhadap pendapatan asli daerah.
