JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Anggota DPD RI asal Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, yang juga menjabat sebagai Sekretaris FOR Papua MPR RI dan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI, menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan bandar antariksa di Kabupaten Biak Numfor sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian teknologi nasional dan meningkatkan posisi strategis Indonesia dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keantariksaan dunia.
Menurut Sekretaris FOR Papua MPR RI tersebut, pembangunan bandar antariksa merupakan langkah strategis yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan yang menegaskan pentingnya penguasaan teknologi antariksa guna mendukung pembangunan nasional, meningkatkan daya saing bangsa, serta memperkuat kapasitas nasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Senator kelahiran Biak itu menegaskan bahwa pembangunan sebesar apapun harus tetap menempatkan masyarakat Papua sebagai subjek utama pembangunan.
“Jangan sampai negara terlalu jauh memandang ruang angkasa, tetapi melupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang hidup di tanah tempat proyek tersebut dibangun. Masyarakat Biak tidak boleh hanya menjadi lokasi pembangunan, tetapi harus menjadi penerima manfaat utama dari pembangunan tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ketua Komite III DPD RI tersebut menekankan bahwa keberadaan bandar antariksa harus dibarengi dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, akses air bersih, listrik, internet, dan pelayanan publik yang lebih baik.
Menurut akademisi asal Papua itu, pembangunan bandar antariksa juga harus memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat Papua. Kehadiran proyek strategis nasional tersebut harus mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Papua, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Biak dan Papua secara umum.
Karena itu, Senator asal Papua Barat tersebut mendorong pemerintah menyiapkan kebijakan afirmatif berupa kuota tenaga kerja lokal, program pendidikan dan pelatihan vokasi, pemberian beasiswa bagi putra-putri Papua di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), kemitraan dengan UMKM lokal, serta kebijakan lain yang berpihak pada Masyarakat Biak.
Selain manfaat ekonomi, putra asli Papua tersebut menilai pembangunan bandar antariksa juga berpotensi mendorong kemajuan sektor pendidikan dan riset di Papua. Biak dapat berkembang menjadi salah satu pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kawasan timur Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris FOR Papua MPR RI itu juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi secara lengkap mengenai tujuan pembangunan, manfaat yang akan diperoleh, skema pembiayaan, dampak lingkungan, analisis risiko, mekanisme mitigasi bencana, pengaturan kawasan keamanan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
“Transparansi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Masyarakat tidak boleh hanya diminta menerima sebuah proyek besar tanpa memperoleh penjelasan yang utuh mengenai manfaat dan konsekuensi yang mungkin timbul,” ujarnya.
Penulis buku Otonomi Khusus itu juga meminta agar seluruh kajian lingkungan hidup, kajian sosial, analisis dampak lingkungan, dan analisis risiko dipublikasikan secara terbuka serta dapat diakses oleh masyarakat. Menurutnya, pembangunan yang baik harus dilaksanakan melalui partisipasi publik yang bermakna sejak tahap perencanaan.
Sebagai wilayah yang memiliki masyarakat adat dengan hubungan historis yang kuat terhadap tanah ulayat, seluruh tahapan pembangunan harus menghormati hak-hak masyarakat adat melalui dialog yang terbuka, musyawarah yang setara, dan penghormatan terhadap hak-hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, Senator yang akrab disapa Pace Jas Merah itu memahami bahwa pembangunan bandar antariksa akan memberikan manfaat strategis bagi Indonesia, antara lain memperkuat kedaulatan teknologi nasional, mendukung komunikasi dan navigasi nasional, meningkatkan kemampuan mitigasi bencana, memperkuat pengawasan wilayah perbatasan dan laut Indonesia, serta mengurangi ketergantungan terhadap negara lain dalam bidang keantariksaan.
Namun demikian, keberhasilan pembangunan bandar antariksa tidak boleh hanya diukur dari jumlah satelit yang berhasil diluncurkan atau besarnya investasi yang masuk. Menurutnya, keberhasilan tersebut juga harus diukur dari sejauh mana masyarakat Biak memperoleh manfaat nyata dari pembangunan yang dilaksanakan.
“Papua harus menjadi daerah yang memperoleh manfaat paling nyata dari setiap pembangunan yang dilaksanakan di tanahnya sendiri. Itulah hakikat pembangunan yang sesungguhnya, yakni membangun teknologi sekaligus membangun kesejahteraan, kapasitas sumber daya manusia, dan masa depan masyarakat,” pungkasnya.
