JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan pemerataan dan keadilan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Hal itu utamanya akses pendidikan tinggi yang layak harus dapat dirasakan putra-putri daerah dari Sabang hingga Merauke.
Di tanah Papua misalnya, Dr. Filep menaruh perhatian pada tingginya angka mahasiswa putus kuliah akibat keterbatasan ekonomi. Dia menekankan, sejumlah data riset menunjukkan bahwa rendahnya akses pendidikan berbanding lurus dengan sejumlah masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, kualitas SDM hingga ketimpangan sosial ekonomi.
“Saya cek data kurang lebih 30 ribuan anak-anak itu menjalani studi S1, namun kemudian putus di tengah jalan. Faktor utamanya adalah tidak punya biaya lagi untuk melanjutkan studi,” ujar Dr. Filep Wamafma saat Rapat Kerja dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada Selasa, 4 November 2025.
“Jadi jangan kaget bapak Menteri, pak Wamen dan bu Wamen, jika ada kerusuhan itu anak-anak kita bisa saja tampil di depan. Apa sebabnya, diantaranya karena mereka tidak studi karena keterbatasan biaya kuliah,” kata Filep dalam Raker yang dihadiri Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Wamen Prof. Fauzan dan Wamen Prof. Stella Christie.
Lebih lanjut, senator Papua Barat itu juga menyampaikan usulan dalam revisi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Ia menekankan pentingnya sistem penganggaran yang berkeadilan.
“Terkait dengan revisi RUU Sisdiknas, saya harap kita bisa concern juga di penganggaran. Kalau penganggaran diberikan APBN, harapannya juga diperkuat oleh APBD. Jadi semua PTS di daerah itu tidak lagi mengajukan proposal untuk bantuan karena pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran bagi semua perguruan tinggi di daerah,” katanya.
“Kita tentu tahu bahwa PTS ini kan swakelola, sehingga kemudian keberlanjutan studi mahasiswa lebih banyak bergantung kepada kemampuan orang tua untuk membiayai. Kalau tanpa afirmasi dari pemerintah, akan banyak anak-anak kita tidak bisa kuliah. Oleh sebab itu, dalam revisi RUU Sisdiknas penguatan pertama yang kami dorong adalah soal penganggaran yang berkeadilan sehingga bisa bermanfaat bagi semua perguruan tinggi,” tegasnya.
Selain itu, tambah Filep, jumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di tanah Papua masih sangat minim dibandingkan di pulau Jawa. Oleh sebab itu, dia berharap afirmasi pendidikan juga dapat terwujud dalam kebijakan budgeting yang dikawal dengan monitoring dan evaluasi bagi perguruan tinggi di tanah Papua. (UWR)
