JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Komite III DPD RI mengadakan rapat kerja (raker) dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI pada Rabu, 30 April 2025. Raker ini membahas tentang inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, khususnya pengembangan destinasi wisata unggulan dan dampaknya terhadap perekonomian lokal dan program kerja prioritas Kemenpar tahun 2025 di setiap provinsi.
“Jadi raker ini melahirkan beberapa kesepakatan, diantaranya Komite III mendukung penuh program Kemenpar terkait pertumbuhan kunjungan dan perjalanan wisatawan yang pesat selama 10 tahun terakhir, baik kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan nusantara,” kata Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma.
“Kami juga mendukung program-program yang berorientasi meningkatkan pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PDB dan devisa, sebagai salah satu pilar penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia, penyerapan tenaga kerja, investasi dan pelaku usaha pariwisata melalui partisipasi aktif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Filep menambahkan bahwa Komite III DPD RI juga mendukung lima program unggulan Kementerian Pariwisata 2025, yaitu (1) Gerakan Wisata Bersih; (2) Program Tourism 5.0: AI & Digitalisasi; (3) Program Pariwisata Naik Kelas; (4) Program Event dengan IP Indonesia; dan (5) Program desa wisata.
Adapun gerakan wisata bersih melalui aksi bersama guna mendorong kesadaran dan upaya pemangku kepentingan terkait wisata bersih dan berkelanjutan. Kemudian, digitalisasi pariwisata dan pemanfaatan teknologi ditujukan untuk menyajikan informasi pariwisata Indonesia secara komprehensif, terstruktur dan menarik, serta memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) melalui 3 (tiga) fitur: travel planner, travel companion, dan command center untuk pemasaran yang lebih efektif, terarah dan lebih luas.
Senator Papua Barat itu lantas menegaskan bahwa Komite III DPD RI akan mengawal program Kementerian Pariwisata.
“Semua komitmen dalam raker ini akan kita kawal baik dari sisi anggaran, alokasinya, implementasi program, dan dampak keberlanjutan dari program-program ini”, kata Filep.
“Setiap daerah punya potensi yang sangat besar dalam hal pariwisata. Potensi ini perlu terus didukung, baik dari segi marketing, promosi, maupun inovasi. Di sinilah peran kementerian kita dorong. Pada gilirannya, akselerasi pembangunan pariwisata yang dibangun dari daerah, diharapkan dapat berkontribusi signifikan pada kemajuan daerah. Oleh sebab itu, kita akan kawal bersama program-program kementerian ini secara berkelanjutan,” tegas Filep lagi.
Berkaitan dengan hal ini, dalam rangka pemerataan pembangunan, Komite III DPD RI mendukung dan mendorong peningkatan desa wisata melalui pemberdayaan serta pengembangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan melakukan kerja sama lintas kementerian dan lembaga guna mengakselerasi pembangunan dari desa.
Melengkapi itu, Komite III DPD RI mendorong adanya peningkatan event MICE internasional yang dilaksanakan di Indonesia untuk memajukan pariwisata daerah di seluruh Indonesia, juga peningkatan program wisata halal mengingat besarnya potensi wisata halal yang dimiliki oleh banyak provinsi di Indonesia dalam bentuk pelayanan, destinasi, dan produk wisata berbasis syariah Islam.
Tak hanya itu, Komite III DPD RI menyoroti regulasi yang berpengaruh besar pada industri pariwisata nasional dan berpotensi pada kelangsungan hidup para pelaku pariwisata di daerah, yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Komite III meminta agar diadakan peninjauan dan evaluasi terhadap Inpres tersebut.
Terhadap semua Program Kerja Prioritas Kementerian Pariwisata RI tahun 2025, Komite III DPD RI akan memastikan kesinambungan dan percepatan pelaksanaan program kerja tersebut di seluruh provinsi.
“Jadi, selama semua program itu baik bagi daerah, terutama untuk meningkatkan ekonomi dan daya saing daerah, memperkuat kemandirian daerah, kami dari Komite III akan mendukung dan mengawasi dari hulu sampai hilir. Komite III akan jadi mitra kerja yang kritis terhadap kementerian. Harapan kami, kementerian pariwisata bisa mengimplementasikan semua program secara efektif dan efisien serta berkelanjutan,” pungkas Filep.
