Ternate – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Maluku Utara (Malut), mendesak Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Perhubungan (Kemenhub) RI, agar segera mengevaluasi pelayanan kapal Tol Laut H-2 Rute Kabupaten Pulau Taliabu.
Wakil Sekertaris MTI Wilayah Malut, Isra Anwar, kepada media ini Sabtu (26/4), menyampaikan rasa prihatinnya atas keterlambatan pelayanan Kapal Tol Laut H-2 KM Kendhaga Nusantara 3 Voy, yang melayani rute Makasar – Bobong – Malbufa dan Surabaya.
“Keterlambatan ini telah memberikan dampak negatif yang nyata terhadap kelancaran distribusi logistik, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut,” pungkas Isra.
Lanjut, Isra, berdasarkan hasil pemantauan serta laporan masyarakat yang kami terima, Kapal Tol Laut H-2 KM. Kendhaga Nusantara 3 Voy, yang seharusnya tiba di pelabuhan Bobong sesuai jadwal yang telah ditentukan, namun seringkali terlambat masuk hingga 10 hari dari jadwal yang dimaksud.
Lebih memprihatinkan lagi kata, Isra, KM. Kendhaga Nusantara 3 Voy, dibawa kendali PT. Djakarta Lloyd ini sudah kurang lebih 6 bulan tidak beroperasi dengan alasan kerusakan pada Crane Kapal, sehingga harus dilakukan perbaikan dengan proses docking.
“Akibat keterlambatan dan mandeknya pelayanan Tol Laut tersebut, sehingga terjadi kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok di pasar lokal dan lonjakan harga barang, hingga terhambatnya sejumlah proyek pembangunan infrastruktur desa, yang sangat bergantung pada pengiriman material melalui jalur laut,” beber Isra.
Isra, menegaskan bahwa kejadian ini merupakan indikasi adanya permasalahan serius dalam manajemen operasional kapal Tol Laut, khususnya dalam aspek kesiapan teknis armada, mitigasi resiko keterlambatan dan sistem pengawasan trayek.
“Tol Laut diharapkan menjadi tulang punggung distribusi logistik nasional, khususnya di wilayah 3T seperti Pulau Taliabu. Namun jika terjadi keterlambatan berulang tanpa mitigasi yang jelas, maka tujuan besar program ini akan sulit tercapai,” ujar Isra.
Lebih lanjut, Isra, secara kelembagaan meminta dengan tegas kepada Kemenhub RI, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Kapal Tol Laut dibawa kendali PT. Djakarta Lloyd, yang beroperasi di Kab. Pultab khusunya dan Maluku Utara pada umunya.
Isra, juga meminta agar pihak Kemenhub RI, agar lebih memperhatikan beberapa aspek penting dalam pelayanan Tol Laut ini, diantaranya yakni;
1. Kesiapan Teknis Kapal:
Harus memastikan bahwa seluruh armada yang melayani trayek Tol Laut, telah memenuhi standar teknis dan keselamatan yang layak untuk beroperasi, termasuk kesiapan mesin, navigasi, dan ketahanan menghadapi cuaca ekstrem.
2. Manajemen Jadwal Operasi:
Mengevaluasi ketepatan jadwal pelayaran dan mengidentifikasi penyebab utama keterlambatan, apakah disebabkan faktor internal operator, kendala administratif, atau hambatan cuaca yang tidak terantisipasi.
3. Sistem Monitoring dan Early Warning:
Memperkuat sistem pemantauan kapal secara real-time serta mekanisme pemberitahuan dini kepada pemerintah daerah dan masyarakat apabila terjadi potensi keterlambatan.
4. Peningkatan Armada Cadangan:
Menyediakan kapal alternatif atau cadangan yang siap dikerahkan sewaktu-waktu apabila kapal utama mengalami gangguan, untuk menjamin kesinambungan distribusi barang.
5. Perbaikan Koordinasi Pusat dan Daerah:
Meningkatkan intensitas komunikasi antara Kementerian Perhubungan, operator pelayaran, dan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan trayek dan distribusi logistik.
“Untuk itu lima aspek penting tersebut diatas harus menjadi perhatian serius, agar hasil industri kecil seperti kayu olahan dan komoditas petani yang hendak dibawa ke Surabaya dapat terlayani dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pengusaha lokal, akibat bahan olahannya tidak diterima pabrik karena mengalami kerusakan,” terang Isra.
Selain itu atas nama MTI Malut, Isra, mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator pelayaran, maupun masyarakat sipil, untuk bersama-sama menjaga kelangsungan program Tol Laut dengan lebih profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami meyakini bahwa perbaikan sistemik dalam manajemen Tol Laut akan berdampak positif, bukan hanya untuk Kab. Pultab, tetapi juga bagi seluruh wilayah kepulauan di Maluku Utara, yang mengandalkan jalur laut sebagai urat nadi kehidupan ekonomi dan sosial mereka,” tegas Isra.
Isra, menambahkan jika Tol Laut ini sudah tidak biasa lagi diandalkan, maka pihaknya meminta kepada Gubernur Malut dan jajarannya, agar segera mengambil satu kebijakan dan meminta kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenhub RI, agar Tol Laut ini digantikan dengan Kapal Pelni demi kelangsungan UMKM di wilayah Malut.
