PAPUA, JAGAMELANESIA.COM – Persoalan tersendatnya bantuan beasiswa Otsus bagi sekitar 3.000 mahasiswa Papua sejak awal tahun ini telah terdengar hingga Presiden Joko Widodo. Anggota DPR Fraksi PDIP Adian Napitupulu melaporkan langsung kepada Presiden Jokowi soal ribuan mahasiswa Papua yang sedang studi di luar negeri tersebut tengah terlantar di berbagai negara.
“Gue lapor ke Presiden ada 3.000 mahasiswa Papua di seluruh dunia yang didanai otsus terlantar. Ada datanya,” kata Adian di Jakarta, dikutip dari CNNIndonesia, Sabtu (25/6/2023).
Adian menyebutkan masalah itu disampaikan ke Jokowi saat bertemu di Pasar Parung, Bogor, Rabu (21/6). Pasalnya dirinya mengaku ketika berada di Australia telah ditemui langsung oleh sejumlah mahasiswa asal Papua yang mengeluhkan tersendatnya beasiswa Otsus.
Politikus PDIP itu menyayangkan masalah itu dan menyoroti pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terkesan saling menyalahkan terkait masalah tersebut. Ia pun berpesan agar para mahasiswa tidak perlu memusingkan perdebatan antar stakeholder itu dan fokus dengan studinya guna membangun Papua saat kembali kelak.
Dalam kesempatan yang sama, Adian mengatakan Presiden Jokowi merespons cepat laporan tersebut dan langsung meminta Mensesneg Pratikno agar persoalan itu segera dapat diselesaikan. Selain itu, Adian menyebut dirinya juga meminta perwakilan negara Indonesia dapat membantu mahasiswa agar dapat menginap di kantor perwakilan.
“Dia bilang secepatnya. Gue telepon Menlu minta konjen-konjen dibuka untuk mereka menginap,” kata Adian.
Sementara itu, di daerah, DPR Papua turut angkat bicara terkait masalah tunggakan pembayaran beasiswa Otsus bagi mahasiswa Papua yang saat ini terancam dikeluarkan dari kampus maupun asrama, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Ketua DPR Papua Jhony banua Rouw bahkan mempertanyakan pengelolaan anggaran RP 600 miliar untuk beasiswa Otsus oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua. Hal itu disampaikannya usai mengadakan pertemuan bersama para orangtua mahasiswa penerima beasiswa Otsus baru-baru ini.
“Inikan aneh sekali. Sebab, kita tahu BPSDM itu mengelola anggaran besar sekali. Setiap tahun mereka mengelola dana Otsus untuk beasiswa itu sekitar Rp 600 miliar lebih,” ucap Jhony Banua Rouw, dikutip dari TribunPapua, Minggu (25/6/2023).
“Kok bisa ya, anggaran sebesar itu tetapi tidak bisa dikelola secara baik, bahkan sampai harus ada tunggakan atau utang sebesar Rp 122 miliar lebih lagi di tahun 2022 yang belum dibayarkan,” ujar Jhony lagi.
Jhony menyebutkan, sesuai hasil pertemuan, pihaknya bersama para orangtua menemukan beberapa kejanggalan yang terjadi dalam pengelolaan beasiswa Otsus mahasiswa Papua yang dilakukan oleh BPSDM saat ini. Terlebih, menurut Jhony, beasiswa mahasiswa di tahun 2022 belum dibayarkan dan masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua.
Di sisi lain, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Papua, Aryoko Ferdinand Rumaropen mengakui bahwa mulai tahun anggaran 2023, Pemprov Papua tidak lagi membiayai 3.356 mahasiswa penerima beasiswa.
Keputusan ini diambil karena dana otonomi khusus yang digunakan untuk membiayai beasiswa sudah langsung diserahkan ke masing-masing kabupaten dan kota. Hal itu lantaran pengelolaan beasiswa mengikuti regulasi yang berlaku yaitu UU Otsus 21 tahun 2001 melalui perubahan undang-undang yang terjadi tahun 2021 dengan terbitnya undang-undang 2 kemudian berlakunya PP 106 dan 107.
“Per 1 Januari pendanaan beasiswa dan pengelolaannya beasiswa dikembalikan ke kabupaten dan kota,” ujar Aryoko, maret 2023 lalu.
Menurutnya, bupati dan wali kota se-Papua termasuk dari tiga daerah otonomi baru (DOB) akan dipanggil berkaitan dengan masalah ini. Adapun pembahasan lanjutan telah difasilitasi oleh Kemendagri dan pendataan telah selesai dilaksanakan. (UWR)
