MANOKWARI, JAGAMELANESIA.COM – Menjelang Pemilu 2024, beberapa daerah di Indonesia sudah mulai diperhatikan secara serius oleh Kepolisian Republik Indonesia, khususnya daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya konflik atau gangguan keamanan.
Berdasarkan hasil pemetaan Baintelkam Polri pada Februari 2023 lalu, Provinsi Papua Barat menjadi salah satu provinsi yang dikategorikan ‘rawan’ keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bersama dengan Provinsi Maluku Utara (Malut).
Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Pusat Bantuan Hukum STIH Manokwari Frengky Wambrauw, SH., MH, menyampaikan pandangannya.
“Kita tahu bersama bahwa tahun elektoral yaitu 2024 ini sangat rawan terjadi guncangan vertikal maupun horizontal diantara masyarakat. Bila Papua Barat masuk wilayah rawan keamanan terkait Pemilu, maka ini menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama para pemangku kepentingan,” kata Frengky saat dijumpai awak media (21/6/2023).
Frengky pun meminta para stakeholder untuk serius dalam menyikapi pemetaan yang dilakukan Polri tersebut.
“Tentu saja tanggung jawab terbesar ada pada Pj Gubernur Papua Barat. Kenapa begitu? Salah satu tugas Pj Gubernur sesuai Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat. Tugas ini menjadi sentral karena disitulah pertaruhan mandat Pj Gubernur di tengah gejolak menjelang Pemilu. Jadi, Pj Gubermur harus benar-benar fokus mengurus persoalan kamtibmas ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Frengky memandang, Pj Gubernur saat ini sudah seharusnya mengambil langkah konkret bekerja sama dengan Kepolisian, KPU, Bawaslu, untuk memetakan pemicu-pemicu atau potensi kerawanan keamanan tersebut.
“Ini penting dilakukan, supaya ada pencegahan terlebih dahulu. Jadi jangan urus hal-hal lain dulu, urus hal yang sudah jadi temuan di depan mata ini. Fokuslah kesana karena situasi hidup masyarakat di Papua Barat menjelang Pemilu, sangat bergantung pada situasi ini,” tambah alumnus Unhas ini.
Seperti diketahui, data Baintelkam Polri menyebutkan bahwa Papua Barat di tahun 2022 masuk sebagai wilayah dengan status ‘sangat rawan’ terhadap keamanan Pemilu. Data daerah rawan ini akan diperbarui sesuai hasil pemetaan Baintelkam Polri agar setiap daerah dapat mengambil langkah antisipatif guna menjaga situasi tetap kondusif di tengah masyarakat.
