JAGAMELANESIA.COM – Wakil Ketua DPD Republik Indonesia Dr. Nono Sampono menegaskan bahwa persoalan tambang migas di Indonesia masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di tengah masyarakat. Bahkan masalah ini kerap kali memicu polemik antara pihak perusahaan dan masyarakat.
Nono menyampaikan bahwa persoalan migas harusnya menjadi persoalan prioritas lantaran berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional perusahaan. Oleh sebab itu, perlu adanya solusi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat setempat.
Dirinya menyayangkan kondisi dan fakta di lapangan justru didapati persoalan menumpuk. Bahkan produksi migas memicu konflik bencana lingkungan dan dampak negatif lainnya di tengah masyarakat.
“Dampak dari ketidakpastian dalam pengeloaan sumber daya alam (SDA) memicu kesenjangan di tengah masyarakat sehingga perlu adanya solusi dalam setiap persoalan migas, yang dapat memberikan dampak ekonomi dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai pemilik hak atas SDA tersebut,” ungkap Nono.
Menurut Nono, idealnya perusahaan migas memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan konstitusi 1945 dan UU migas. Oleh sebab itu, perlu ada penguatan untuk menjamin dampak positif bagi masyarakat dalam berbagai bidang, terutama masyarakat yang terdampak pada areal industri migas.
Adapun bunyi Pasal 33 Undang-Undang 1945 antara lain:
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Nono menambahkan, dirinya secara tegas mendukung senator Filep Wamafma membawa hasil kerja fakta dan temuan tersebut di paripurna DPD RI. Dengan harapan akan ada solusi untuk menjawab persoalan masyarakat terdampak.
Menurutnya, pemerintah daerah sudah semestinya sensitif terhadap persoalan antara pihak perusahaan dengan masyarakat. Pasalnya, dengan keberadaan industri migas raksasa di Bintuni, faktanya Papua masuk kategori termiskin di Indonesia.
“Semestinya industri migas lewat CSR dapat memperhatikan kesejahteraan rakyat, namun ternyata faktanya terbalik justru masyarakat dalam kondisi miskin meskipun hidup di atas hasil bumi di tanah Papua khususnya di Teluk Bintuni,” tegas Nono.
Pada kesempatan ini, Dr. Nono menyampaikan terima kasih kepada senator DPD RI Dr. Filep Wamafma yang sudah mengundangnya dalam diskusi tentang CSR BP LNG Tangguh dan SKK migas di Kabupaten Teluk Bintuni.
Dengan tegas, Nono menyampaikan bahwa tidak ada alasan apapun bagi pihak BP LNG Tangguh dan SKK migas untuk tidak menyejahterakan rakyat Teluk Bintuni, diantaranya lewat dana CSR. (WRP)
