PAPUA BARAT, JAGAMELANESIA.COM – Aspirasi tentang pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Tengah terus bergulir. Aspirasi ini diusung oleh empat kabupaten di wilayah Papua Barat yakni Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama.
Usulan pembentukan DOB ini telah mengemuka bahkan disampaikan secara langsung oleh para bupati dan para raja adat kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat kunjungannya ke Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat pada Kamis, 1 Desember 2022 lalu. Para pejabat dan tokoh adat menyampaikan urgensi hadirnya DOB tersebut untuk mempermudah pelayanan publik dan memajukan daerah-daerah tersebut.
Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP) mengatakan usulan itu akan menjadi catatan dan pembahasan pemerintah.
“Masalah adat juga sudah dalam rencana kita. Di Papua ada tujuh wilayah adat, dan di sini ada Bomberai yang saya sudah dengarkan masuk dalam Kitab Negarakertagama Karya Mpu Tantular dan masyarakat Bomberai jadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa,” ucap Wapres.
Selain itu, Wapres juga mencatat Kota Kaimana menjadi bagian penting dalam sejarah NKRI. Kota Kaimana sendiri menjadi saksi sejarah sebagai lokasi pendaratan Operasi Trikora 1962. Ia pun mengucapkan terima kasih atas pengorbanan para raja, tokoh masyarakat, dan semua yang menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini.
Lebih lanjut, untuk periode 2022-2023, Wapres meminta usulan para bupati maupun raja adat demi melengkapi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041.
“Dalam konteks wilayah adat dirumuskan pembangunan wilayah Bomberai terpadu, sebelum jadi provinsi yang kita tidak tahu kapan jadi provinsi agar desain pembangunan wilayah Bomberai terpadu ini dirumuskan dan diperkuat kerja samanya di Bomberai Raya, baik pariwisata, sentra perikanan, peternakan di jazirah Bomberai maupun sentra perkebunan pala di Kaimana dan Fakfak,” ujarnya.
Dalam perkembangannya, pembahasan tentang aspirasi DOB ini terus berlanjut. Terbaru, telah dilaksanakan Pertemuan IV yakni Pembahasan Lanjutan Percepatan Pembentukan DOB Provinsi Papua Barat Tengah di Kabupaten Fakfak yang bertempat di Wintder Tuare, kompleks rumah dinas Bupati Fakfak pada Rabu, 1 Maret 2023 lalu.
Pertemuan ini dihadiri oleh Bupati Fakfak, Bupati Kaimana, Bupati Teluk Wondama, Bupati Teluk Bintuni, pimpinan MRP Papua Barat, pimpinan dan anggota Fraksi Otsus DPRD Provinsi Papua Barat serta para tokoh masyarakat dan tokoh adat dari empat kabupaten tersebut.
Pada pertemuan itu, Bupati Fakfak Untung Tamsil bahkan mengutarakan bahwa telah tersedia lahan seluas 200.000 hektar yang telah disepakati masyarakat adat untuk digunakan bagi pembangunan pusat pemerintahan DOB jika Kabupaten Fakfak kelak menjadi ibukotanya.
“Lahan yang disiapkan untuk ibukota provinsi seluas 200.000 Ha dan itu telah disepakati masyarakat adat,” ujar Bupati Fakfak, dikutip Selasa (7/3/2023).
Menurut Untung Tamsil, Fakfak bagaikan rumah tua, tempat berkumpul bagi masyarakat di kawasan adat Bomberay. Hal ini merupakan fakta perjalanan sejarah pemerintahan di tanah Papua. Dirinya pun berharap, di tahun 2023 yang bertepatan dengan HUT Kota Fakfak ke-123 tahun akan menjadi momen penting bagi kelahiran Provinsi Papua Barat Tengah.
Pj Gubernur Papua Barat minta pemda fokus bangun daerah masing-masing
Hal berbeda dikemukakan oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dalam menanggapi berkembangnya aspirasi DOB Papua Barat Tengah. Paulus menilai usulan pemekaran ini terlalu terburu-buru. Terlebih, hingga saat ini moratorium pemekaran masih berlaku dan belum dicabut.
“Kita masih berada dalam moratorium pemekaran daerah sehingga (pemekaran daerah baru) akan sulit,” ujar Paulus, dikutip dari Antara, Senin (6/3/2023).
“Jangan disamakan dengan pemekaran Papua Barat Daya dan tiga provinsi di Papua yang dikhususkan dan diprioritaskan,” katanya lagi.
Paulus menyebut, saat ini pihaknya juga sedang melakukan pemberdayaan SDM terkait dengan pengisian jabatan Pemprov Papua Barat. Ia mengatakan, pihaknya telah menyiapkan pergantian pejabat eselon II, III dan IV di Pemprov Papua Barat dalam waktu dekat ini.
Hal ini juga untuk mengakomodasi para putra daerah termasuk yang berasal dari keempat kabupaten yang menginginkan pemekaran provinsi baru itu. Bahkan, pihaknya telah menyaring sejumlah nama untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut.
“Anak daerah yang tidak terakomodir itu masalah kecil, tinggal duduk kita bicarakan. Sekarang kan kita sudah terbuka. Kaimana dan Teluk Wondama satu orang. Lainnya masih dalam proses. Manokwari Selatan mungkin lebih dari dua. Kita akan rolling supaya semua dapat, karena satu untuk semua, semua untuk satu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Paulus menyarankan agar keempat pemda tersebut fokus membangun SDM dan memajukan daerahnya masing-masing.
“Bangun masyarakatnya dulu, lakukan terobosan kreatif yang memang bisa menjawab kebijakan dari negara hari ini. Kita kerja saja dengan baik untuk membuktikan bahwa daerah kita mampu melaksanakan instruksi yang diberikan, sehingga ada perhatian dari pemerintah pusat untuk permintaan kita,” katanya. (UWR)
