JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sekaligus Ketua Satgas Percepatan Investasi melakukan kick-off meeting pembangunan kawasan industri pupuk di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat pada Senin (27/2/2023) sore kemarin.
Rapat yang langsung dipimpin oleh Bahlil itu juga dihadiri Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Pahala Mansury, perwakilan anggota Satgas, pejabat daerah Kabupaten Fakfak, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Bakir Pasaman dan Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) Rahmad Pribadi.
Dalam rapat itu, Kementerian Investasi/BKPM bersama anggota Satgas Percepatan Investasi serta Kementerian terkait lainnya menyatakan siap mengawal percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. Bahlil bahkan menegaskan agar tidak ada gerakan apapun yang menghambat pembangunan proyek tersebut.
“Proyek ini telah termasuk ke dalam PSN (proyek strategis nasional). Oleh karena itu, sesuai arahan Presiden, harus kita kawal sampai tuntas. Jangan sampai ada gerakan tambahan yang menghalangi pelaksanaan PSN,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis pada Senin, 27 Februari 2023.
Mantan Ketua Umum BPP HIPMI itu menyampaikan bahwa pembangunan pupuk di Provinsi Papua Barat itu merupakan proses panjang hingga nantinya ditemukan nilai ekonomis dari proyek tersebut. Menurutnya, PSN ini juga merupakan proyek besar untuk membuat lumbung pangan di kawasan timur Indonesia sekaligus mendorong hilirisasi gas bumi di tanah air.
Pasalnya, kata Bahlil, kebutuhan pupuk untuk kawasan Indonesia timur selama ini perlu didatangkan dari wilayah lain sehingga membutuhkan biaya logistik yang tinggi. Hal itu lantas berakibat pada sektor pertanian menjadi sangat sulit dikembangkan. Oleh sebab itu, dirinya berharap kerja sama yang solid dari kementerian lainnya untuk mendukung kelancaran pembangunan kawasan industri tersebut.
“Kami berharap agar kementerian/lembaga terkait dapat membantu proses pelaksanaan dan mengawal proyek dengan baik. Perkembangan yang bagus jangan diganggu, yang belum bagus kita perbaiki,” ujar Bahlil.
Dalam kesempatan yang sama, Rahmad Pribadi selaku Dirut PT Pupuk Kaltim mengungkapkan bahwa pihaknya membutuhkan dukungan dalam hal pengadaan lahan, percepatan izin, penyiapan lahan dan akses jalan, kepastian tata ruang, dan izin-izin terkait lainnya dari kementerian terkait, selain dukungan keamanan dari aparat penegak hukum di daerah.
“Kami juga membutuhkan dukungan keamanan dari Kepolisian RI dan TNI serta Kejaksaan Agung dalam pelaksanaan proyek ini,” katanya.
Dirinya juga berharap keberadaan PSN di Fakafak ini akan berdampak signifikan bagi perekonomian nasional dan daerah terutama untuk menuhuhi kebutuhan urea sebanyak 5 juta ton atau sekitar 80 persen dari kebutuhan pupuk Indonesia pada tahun 2030 mendatang.
Adapun PSN pupuk Fakfak itu ditargetkan dapat beroperasi secara komersil pada semester II tahun 2027. Proyek Kawasan Industri Pupuk Fakfak ini sebelumnya telah ditetapkan sebagai PSN pada tanggal 12 Desember 2022 lalu berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Aturan itu juga merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pada tanggal 9 Februari 2023 telah ditunjuk pengelola dan pelaksana Kawasan Industri Pupuk Fakfak, yaitu PT Pupuk Kaltim Timur dan Kaltim Industrial Estate. (UWR)
