SORONG, JAGAMELANESIA.COM – Tingginya prevalensi balita stunting di Papua Barat Daya mendapat perhatian khusus dari pemerintah provinsi baru tersebut. Pasalnya, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan mencatat prevalensi stunting di provinsi ini naik dari tahun sebelumnya.
Berdasarkan data itu, prevalensi stunting di Papua Barat yang merupakan provinsi induk sebelum pemekaran Papua Barat Daya telah mencapai 30 persen pada tahun 2022 lalu meningkat 3,8 poin dari tahun 2021 yakni 26,2 persen. Besaran angka stunting tersebut bahkan menempati peringkat ke-6 secara nasional.
Melansir katadata.co.id, Kabupaten Tambrauw menempati posisi tertinggi kedua dengan angka stunting 39,1 persen setelah Kabupaten Pegunungan Arfak. Sedangkan Kabupaten Sorong Selatan di posisi ketiga yakni 36,7 persen.
Selanjutnya, Kabupaten Raja Ampat di posisi keempat dengan 31,1 persen, Kabupaten Maybrat di posisi ketujuh dengan 27,3 persen, Kota Sorong di posisi kedelapan yakni 27,2 persen dan Kabupaten Sorong di posisi dua terbawah dengan 23,8 persen.
Khusus di Kota Sorong, sebagai Ibukota Provinsi Papua Barat Daya, sebanyak 700 anak di dilaporkan mengalami stunting sepanjang tahun 2022. Hal itu diungkapkan oleh Penjabat Wali Kota Sorong George Yarangga. Menurutnya, terdapat lima daerah di wilayahnya dengan kondisi stunting mengalami kenaikan termasuk Kota Sorong.
“Dari data yang ada, terdapat sebanyak 700 anak di Kota Sorong mengalami stunting pada 2022 lalu,” kata Yarangga di Sorong, Kamis (23/2/2023).
Menindaklanjuti hal tersebut, Yarangga mengatakan Pemerintah Kota Sorong akan menyiapkan strategi khusus dalam menangani stunting. Pemkot akan melakukan jemput bola dan berkoordinasi dengan distrik hingga kelurahan.
“Dari 10 distrik yang tercatat mengalami kasus stunting akan dibuat program orangtua asuh yang diwajibkan setiap dinas akan menyiapkan dana sebesar Rp 1 hingga Rp 2 juta. Dikerahkan tim untuk turun ke lapangan dalam rangka penanganan kasus stunting dengan memberikan asupan bergizi bagi anak,” katanya.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Muhammad Musaad menyampaikan bahwa pihaknya merancang program berupa ‘Jaminan Seribu Hari Kehidupan’ bagi ibu hamil dan bayi hingga berusia 2 tahun. Program itu, kata Musaad merupakan implementasi dari upaya pencegahan stunting sesuai dengan arahan Presiden terkait percepatan penanganan stunting di daerah.
“Berdasarkan arahan presiden, bagaimana untuk memastikan kita harus menekan angka stunting. Makanya program quick win kita bersama nanti adalah Program Jaminan Seribu Hari Kehidupan,” ujarnya dikutip dari Kompas TV, Selasa (28/2/2023).
“Adalah program yang memberikan jaminan sejak ibu mengandung sampai 9 bulan melahirkan dan sesudah 2 tahun kelahiran. Itu akan menjadi perhatian pemerintah kita, provinsi, kabupaten/kota,” sambungnya.
Musaad menambahkan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan bekerjasama dengan setiap Kabupaten dan Kota untuk memaksimalkan sejumlah program dalam pencegahan stunting.
Program yang dimaksud berupa pengoptimalan posyandu yang ada dan memastikan ibu hamil terjamin gizinya, penyiapan fasilitas rumah singgah bagi ibu hamil yang tinggalnya jauh dari pusat layanan kesehatan, dan pemberian kartu kesehatan bagi anak yang baru dilahirkan untuk tetap memantau kondisi kesehatannya.\
Seperti diketahui, 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin pada saat kehamilan (270 hari) sampai dengan anak berusia 2 tahun (730 hari). Pada periode inilah organ-organ vital (otak, hati, jantung, ginjal, tulang, tangan atau lengan, kaki dan organ tubuh lainnya mulai terbentuk dan terus berkembang.
1000 HPK biasa disebut juga periode emas karena pada periode ini terjadi perkembangan yang sangat cepat sel-sel otak dan terjadi pertumbuhan serabut-serabut saraf dan cabang-cabangnya sehingga terbentuk jaringan saraf dan otak yang kompleks. Perkembangan otak ini hampir sempurna yaitu mencapai 80 persen, sehingga akan menentukan kualitas manusia di masa depan. (UWR)
