WONDAMA, JAGAMELANESIA.COM – Wakil Ketua Komite I DPD Republik Indonesia Dr. Filep Wamafma menerima laporan dari masyarakat dan siswa/siswi bahwa tidak ada aktivitas pembelajaran di SD YPK Isna Yedi, Distrik Roon, kabupaten Teluk Wondama. Aktivitas belajar-mengajar itu terhenti hingga hampir satu tahun lamanya.
“Fakta di lapangan ini sangat memprihatinkan, pendidikan masih menjadi persoalan utama di Papua Barat. Oleh sebab itu, saya meminta kepada bupati Teluk Wondama, gubernur Papua Barat dan jajarannya untuk betul-betul memperhatikan masalah pendidikan menjadi agenda prioritas,” ujar Filep saat menerima aspirasi, Kamis (27/10/2022).
Senator Filep sangat menyayangkan kondisi ini lantaran akan sangat berdampak bagi masa depan generasi emas Papua. Bahkan dalam pertemuan itu, sejumlah siswa/i yang bertemu langsung dengan Filep Wamafma lantang menyuuarakan ‘kami ingin sekolah’.
Hal itu tentu menjadi pesan penting bagi semua pihak tentang masalah mendasar di daerah. Oleh sebab itu, Filep lantas mempertanyakan pengelolaan anggaran pendidikan yang memiliki alokasi cukup besar bagi Papua Barat.
“Lalu ada anggaran yang begitu besar untuk pendidikan ada dimana? Dana Otsus yang ditransfer ke kabupaten/kota bagaimana pengelolaannya? Persoalan ini harus diperhatikan agar masalah pendidikan segera terselesaikan. Masa depan generasi Papua Barat sangat berharga, harus kita perhatikan pendidikannya dari sekarang,” kata Filep.
Lebih lanjut, senator Papua Barat ini berharap agar kepala daerah hingga kepala Dinas Pendidikan segera mengambil langkah-langkah nyata atas persoalan ini. Harapannya alokasi dana untuk pendidikan dapat direalisasikan melalui sejumlah program yang tepat sasaran untuk menjawab masalah pendidikan di daerah. Dengan begitu, layanan pendidikan yang berkualitas dapat diwujudkan bagi putra-putri asli Papua.
“Anak-anak Papua adalah generasi emas di tanah Papua yang dipersiapkan untuk membangun tanah Papua ini kedepannya. Maka tidak ada alasan mereka ini tidak bisa bersekolah, sebab anak-anak Papua merupakan penentu pilar-pilar pembangunan di tanah Papua 10 hingga 100 tahun kedepan,” harap Filep.
“Saya berharap, dana pendidikan jangan sampai disalahgunakan oleh siapapun. Sebab jelas akan ada perlawanan hukum kepada mereka yang menyelewengkan anggaran tersebut,” pungkasnya. (WRP)
