MANOKWARI, JAGAMELANESIA.COM – Masyarakat adat Manokwari berencana melakukan pendataan potensi sumber daya emas di atas tanah ulayat mereka. Pendataan itu dilakukan agar selanjutnya dapat dikelola secara tradisional melalui koperasi masyarakat adat setempat. Hal ini disampaikan oleh tokoh pemuda adat distrik Masni Pilemon Mosyoi.
“Ada tiga koperasi masyarakat adat yang sudah terbentuk. Kami bersama Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan Dewan Adat Papua (DAP) berinisiatif melakukan pendataan potensi emas di atas tanah ulayat kami sendiri,” ujar Pilemon, seperti dilansir dari Antara, Senin (26/9/2022).
Menurut Pilemon, pendataan potensi emas ini dilakukan lantaran masyarakat adat setempat belum mendapatkan kepastian terkait Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari pemerintah daerah setempat. Hal itu sesuai dengan kesepakatan antara Bupati Manokwari Hermus Indou dan masyarakat adat.
Sedangkan, menurut Pilemon, masyarakat adat bergantung pada hasil mendulang emas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Oleh sebab itu, ia berharap agar tim percepatan pengurusan IPR pemkab Manokwari segera memberikan kepastian sebab ada kesepakatan bahwa aktivitas penambangan emas dihentikan untuk sementara sembari menunggu pengurusan IPR tersebut.
“Tetapi hingga saat ini masyarakat adat belum mendapat informasi lebih lanjut terkait kinerja tim Pemda Manokwari,” ungkapnya.
“Sampai kapan harus menunggu IPR, sementara selama ini biaya kebutuhan kami sehari-hari sangat bergantung pada hasil dulang emas secara tradisional atau biaya sewa lahan oleh pengusaha lokal,” tambah Pilemon Mosyoi.
Hal itu dibenarkan oleh Ketua LMA Masni Soleman Manseni. Soleman mengatakan, masyarakat adat tujuh wilayah tidak keberatan dengan adanya aktivitas penambangan emas, namun saat ini belum tertata dengan baik. Sementara itu, kesepakatan antara Bupati dengan dirinya selaku Ketua LMA Distrik Masni telah dilakukan pada Juni 2022 lalu.
Diketahui, dalam kesepakatan itu, Ketua LMA Masni mewakili tujuh kepala suku pemilik ulayat Wasirawi, Waramui, Warmomi, Kali Kasi, Meyof, Wariori dan Meimas yang dilaksanakan di Kantor Bupati Manokwari. (UWR)
