BerandaDaerahSimak Keterangan Ketua Komisi II DPR RI Soal Paripurna Pengesahan DOB Papua...

Simak Keterangan Ketua Komisi II DPR RI Soal Paripurna Pengesahan DOB Papua Barat Daya

SORONG, JAGAMELANESIA.COM – DPR bersama pemerintah telah bersepakat untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) DOB Papua Barat Daya (PBD) ke rapat paripurna untuk diambil keputusan tingkat II dan segera disahkan menjadi Undang-Undang. Namun hingga kini belum diketahui pasti kapan rapat pengesahan UU DOB tersebut bakal dilakukan.

Dalam draf RUU, Provinsi Papua Barat Daya akan meliputi 6 wilayah yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Raja Ampat, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw. Sedangkan penentuan letak ibu kota berada di Kota Sorong.

Terkait hal itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan bahwa rapat paripurna pengesahan DOB Provinsi Papua Barat Daya saat ini menunggu persetujuan dari pimpinan DPR RI.

“Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sudah kami setujui pada putusan tingkat pertama sepuluh hari yang lalu selanjutnya menunggu persetujuan pimpinan DPR untuk diparipurnakan,” kata Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat kunjungan kerja di Sorong, Papua Barat, dilansir Antara, Kamis (22/9).

Menurut Doli, Komisi II telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR agar hasil keputusan tersebut untuk diagendakan dalam agenda rapat pimpinan serta rapat badan musyawarah atau Banmus untuk selanjutnya diagendakan dalam rapat paripurna.

Oleh sebab itu, Doli menyebut tugas Komisi II DPR telah selesai dan sedang menunggu rapat paripurna pengesahan DOB PBD. Namun, Komisi II DPR berharap paripurna pengesahan ini dapat segera dilakukan lantaran sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

“Memang ada rencana rapat paripurna pada 29 September namun belum tahu apakah diagendakan atau tidak tergantung pimpinan,” kata Doli.

Sementara itu, Ketua Panitia Kerja (Panja) Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya DPR Papua Barat George K. Dedaida mengajak seluruh masyarakat terutama di wilayah Sorong Raya untuk bersyukur atas pembentukan DOB ini. Hal itu mengingat aspirasi DOB telah diperjuangkan sejak 20 tahun yang lalu.

“Selama 20 tahun didorong. Sekarang sudah jadi, mari kita syukuri berkat yang Tuhan sudah beri,” kata George.

Oleh sebab itu, George mengimbau masyarakat tidak memperdebatkan lagi persoalan letak ibukota Papua Barat Daya. Ia juga menekankan, DPR PB akan mengawal alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mendukung roda pemerintahan bakal provinsi baru itu.

“Jangan berselisih soal teknis-teknis yang kecil,” ujar George. (UWR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru