JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pihaknya mulai serius dalam upaya pemberantasan korupsi di Papua dan Papua Barat. KPK berpesan kepada para pejabat yang bertugas di Papua agar amanah dalam menggunakan dana Otsus sesuai dengan peruntukannya berdasarkan amanat UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.
“Kami mulai serius, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dari APH di Papua sana, untuk supaya lebih tegas dalam melakukan penegakan hukum, utama dalam rangka pemberantasan korupsi, terutama di wilayah Papua dan Papua Barat. Itu pesan yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Papua dan kepada para pejabat yang sekarang sedang bertugas di Papua,” ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dikutip Kamis (15/9/2022).
Alex mengatakan, kasus paling banyak yang terjadi di Papua adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa (PBJ), terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur.
“Dananya darimana? Ya dana dari APBD itu kan termasuk juga dana otsus, dana otsus kan masuk juga dalam APBD. Itu yang kemudian digunakan untuk pembangunan infrastruktur maupun juga untuk peningkatan kesehatan, fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya sesuai dengan kegunaan tujuan dari dana otsus itu sendiri. Ini kaitannya dengan proses-proses suap gitu ya,” ujar Alex.
Menurut Alex, penangkapan tiga kepala daerah di Papua yakni Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, dan Gubernur Papua Lukas Enembe juga merupakan tindak lanjut dari informasi dan laporan dari masyarakat.
Oleh sebab itu, terjeratnya ketiga kepala daerah di Papua ini diharapkan menjadi pelajaran dan memberikan efek jera bagi kepala daerah lain. KPK juga berharap dukungan dari masyarakat Papua terkait penegakan hukum di wilayah paling timur Indonesia itu.
“Dan kami berharap betul dengan seperti yang saya sampaikan tadi, dukungan dari masyarakat papua sendiri. Supaya apa? Penegakan hukum di Papua juga berjalan. Dan keberadaan KPK, penindakan-penindakan yang dilakukan KPK itu juga memberikan efek jera, atau paling tidak memberikan efek buat bupati-bupati, kepala-kepala daerah di Papua yang lainnya,” ungkap Alex.
Lebih lanjut, menurut Alex, KPK juga mulai mengendus maraknya dugaan proyek fiktif di Papua. Alex mengaku telah banyak berdiskusi dengan para pegiat antikorupsi dan pengusaha di Papua. Kebanyakan mereka mengeluhkan tentang lelang PBJ dan pembangunan infrastruktur yang proyeknya diduga sudah diatur sedemikian rupa.
“Itu yang nanti akan didalami di proses penyidikan, Jadi tidak terbatas pada suap. Ketika pembangunan atau lelang ada suap, dampaknya itu ada pada proses pembangunan yaitu apa proyeknya secara spek tidak sesuai, atau terjadi mark-up, sehingga ada unsur kerugian negara,” kata Alex. (UWR)
