JAGAMELANESIA.COM – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyinggung insiden pembunuhan disertai mutilasi terhadap 4 warga Mimika, Papua oleh oknum atau terduga pelaku TNI AD dan warga sipil beberapa waktu lalu.
Dalam sidang ke-51 Dewan HAM PBB, Senin, 12 September 2022, Komisioner Tinggi sementara PBB bidang HAM Nada Al-Nashif mengaku mendapat laporan tentang kekerasan yang cukup intensif di Papua.
“Di wilayah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) di Indonesia, kami memiliki laporan tentang kekerasan yang semakin intensif. Termasuk bentrokan antara aparat keamanan Indonesia dan kelompok bersenjata yang mengakibatkan jumlah korban dan korban sipil yang tidak diketahui jumlahnya serta pengungsian internal,” ujar Nada dikutip dari laman United Nations Human Rights, Rabu(14/9/2022).
Nada mengaku terkejut atas kejadian pembunuhan dan mutilasi atas 4 warga di Mimika pada 22 Agustus 2022 lalu. Namun, ia juga mencatat adanya upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelidikan hingga telah menangkap 6 anggota TNI.
“Saya terkejut dengan laporan baru-baru ini tentang mayat empat warga sipil asli Papua yang terpotong-potong yang ditemukan di luar Timika di Provinsi Papua Barat pada 22 Agustus. Saya mencatat upaya awal Pemerintah untuk menyelidiki, termasuk penangkapan setidaknya enam personel militer,” ungkap Nada.
Lebih lanjut Nada, turut mendesak pemerintah untuk memproses hukum pelaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam pidato itu, Nada juga mengungkapkan sejumlah kejadian terkait dengan HAM di sejumlah negara lainnya.
“Saya mendesak penyelidikan menyeluruh, tidak memihak, dan independen, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang harus bertanggung jawab,” kata Nada.
Perwakilan Indonesia juga telah menanggapi pidato Nada Al-Nashif tersebut. Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi kepada Panglima TNI untuk memproses hukum para pelaku.
“Presiden Joko Widodo secara langsung telah memerintahkan Panglima TNI untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas, dan untuk memproses hukum semua pelaku kejahatan tersebut,” demikian bunyi naskah pidato Indonesia di PBB, dikutip dari Tempo, Rabu (14/9/2022).
Isi naskah itu berdasarkan laporan Panglima TNI Andika Perkasa yang menjelaskan sebanyak 9 tersangka telah ditahan, diperiksa, dan menjalani proses hukum. Semua tersangka menghadapi dakwaan berlapis, termasuk dakwaan pembunuhan berencana.
Selain itu, tersangka akan menghadapi kemungkinan hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup dan semua pelaku yang berasal dari anggota TNI akan dipecat secara tidak hormat.
Mengenai peningkatan kekerasan di Papua, Perwakilan RI untuk PBB, WTO dan organisasi lainnya di Jenewa, menggarisbawahi bahwa kekerasan separatis bersenjata, termasuk terhadap warga sipil, telah menyebabkan eskalasi ini dan menjadi hambatan dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan.
“Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, yang telah melakukan tindakan teroris kekerasan terhadap pasukan keamanan Indonesia dan warga sipil selama beberapa dekade, baru-baru ini meningkatkan serangan, menargetkan warga sipil yang mereka tuduh memiliki hubungan dengan pemerintah pusat,” demikian keterangan Perwakilan RI. (UWR)
