JAGAMELANESIA.COM – Bupati Kaimana Freddy Thie mengatakan bahwa tidak cukup menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua-Papua Barat.
Menurutnya, kenaikan IPM bisa terjadi namun tidak terlalu signifikan sementara IPM Papua dan Papua Barat selalu ada di urutan paling akhir secara nasional.
“Saya mau katakan bahwa kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD baik kabupaten maupun provinsi untuk menaikkan IPM, itu paling hanya bisa naik nol koma sekian persen,” ungkap Freddy, dikutip dari Antara, Kamis (14/7/2022).
Freddy kemudian menyebutkan IPM Papua Barat saat ini berada di angka 65 jauh tertinggal dengan Kalimantan yang berada di atas 70. Untuk mendongkrak IPM di tanah Papua, Freddy mengatakan diperlukan sebanyak mungkin investasi dengan membangun banyak industri di tanah Papua.
Ia menjelaskan, langkah investasi ini harus didukung penuh oleh pemerintah daerah agar setiap perusahaan yang berinvestasi dan beroperasi di tanah Papua harus membangun industri. Dengan begitu, diharapkan akan ada lapangan pekerjaan yang dibuka dan akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
“Kenapa harus bangun industri smelter di Gresik, kalau itu dibangun di tanah Papua maka sudah tentu akan ada infrastruktur yang dibangun, ada ketersediaan lapangan kerja, lalu pasti akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Freddy juga berharap agar Upah Minimum Provinsi (UMP) di Papua dan Papua Barat dinaikkan menjadi Rp 4 juta agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dengan baik. Diketahui, UMP dan UMK di Papua Barat saat ini sebesar Rp 3,2 juta.
“Kalau UMP hanya Rp 3,2 juta per bulan, orang mau hidup bagaimana. Untuk beli makan saja mungkin tidak cukup, belum lagi untuk sekolah anak, asuransi kesehatan, apalagi mau bangun rumah dan belanja berbagai kebutuhan lainnya,” katanya.
Belum lama ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021 dengan capaian IPM tertinggi oleh provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Papua-Papua Barat berada di posisi terendah.
Berdasarkan data BPS pada Mei 2022 ini, capaian IPM nasional tercatat sebesar 72,29. Adapun 3 provinsi dengan capaian IPM tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta (81,11), Provinsi DI Yogyakarta (80,22) dan Provinsi Kalimantan Timur (76,88).
Sementara itu, 3 provinsi dengan capaian IPM terendah yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur (65,28), Provinsi Papua Barat (65,26) dan Provinsi Papua (60,62). Data tersebut menunjukkan IPM provinsi Papua dan Papua Barat kembali berada di dua terendah secara nasional. (UWR)
