PAPUA BARAT, JAGAMELANESIA.COM – Ketua Duta UNP Papua Barat Ferry Onim mengkritisi Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw yang dinilai tidak memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas SDM di Papua Barat.
Onim yang juga merupakan Staf Kampus di Universitas Nusa Putra (UNP) Jawa Barat saat ini menghadirkan Program Beasiswa 1000 anak negeri di Papua Barat untuk membantu program pemerintah daerah Provinsi Papua Barat.
Akan tetapi, menurut Onim, Pj Gubernur Papua Barat tidak menerima Program 1000 Anak Negeri yang saat ini ia perjuangkan bersama teman-temannya dan telah berjalan tiga tahun agar mahasiswa Papua dapat berkuliah gratis tanpa membayar biaya SPP di Universitas Nusa Putra.
Onim sangat menyayangkan sikap Pj Gubernur ini bahkan di tengah adanya persoalan 1.679 mahasiswa Papua yang meminta bantuan Pemerintah Papua Barat namun tidak diindahkan.
Ia juga mengaku secara langsung mendapati persoalan yang terjadi di lingkungan perkantoran Gubernur Papua Barat saat ini. Menurutnya, Pj Gubernur Papua Barat kini lebih mementingkan Ikatan Keluarga Jawa Timur (Ikajati) untuk membiayai program ini dan dibawa masuk ke dalam instansi Perkantoran Papua Barat.
“Yang harus diprioritaskan itu pelayanan terhadap masyarakat, pelayanan terhadap peningkatan SDM yang saat ini menjadi persoalan di Papua Barat. Saya pikir Bapak PW naik saat ini bisa berkarir yang baik dan tidak memecah belah anak-anak Papua,” kata Onim, dikutip Rabu (13/7/2022).
“Namun saat ini terjadi perpecahan di setiap OPD dan lebih mempercayakan Ikajati yang mengatur di dalam Pemerintahan Provinsi sehingga mengorbankan banyak anak Papua yang punya potensi dan relasi baik dengan masyarakat dari 1 kota 12 Kabupaten ini. Kalau Ikajati sudah masuk dalam lingkungan kantor Gubernur dan bahkan menetap di dalam kantor Gubernur, mendingan hapus nama Kantor Gubernur Papua Barat dan diganti dengan Kantor Ikatan Keluarga Jawa Timur, sehingga semua masyarakat Papua Barat jadi tau,” sambung Onim.
Lebih lanjut, Onim juga mengingatkan Pj Gubernur terhadap oknum-oknum yang bermasalah datang mendekati untuk mencari jabatan, kekuasaan dan kekayaan. Menurut Onim, kebanyakan mereka juga terindikasi terlibat dalam kasus korupsi.
“Saya minta Bapak Pj Gubernur Papua Barat untuk melihat anak buah yang kerjanya hanya mencari keuntungan dan tidak melayani masyarakat, maka mereka harus dicopot. Saya batalkan undangan saya untuk bapak Pj Gubernur Papua Barat datang ke Sorong untuk lepas mahasiswa Papua Barat yang lolos dalam Program Kuliah Gratis untuk diberangkatkan ke Jawa Barat,” katanya.
“Ketika bapak tidak indahkan suara kami, maka kami akan datang dengan gerombolan besar bertemu bapak di depan Kantor Gubernu. Dan kami siap juga buat penolakan untuk bapak di Sorong Raya. Saya bawa anak-anak Papua dari 1 kota 12 Kabupaten ini urus kuliah gratis tanpa meminta bantuan pemerintah daerah,” tegas Onim.
Menurut Onim, PJ Gubernur Papua Barat saat ini tidak membuka ruang untuk membantu mahasiswa dalam peningkatan SDM anak-anak Papua.
“Kalau bapak PW tolak Program Beasiswa Kuliah Gratis, terus Bapak bisa jamin mahasiswa setiap semester saat ini dengan harga SPP di setiap kampus yang berbeda-beda ini, kalau bisa tanggung mereka, maka saya antar data mahasiswa dan langsung disikapi. Sehingga hal ini jangan jadi beban untuk orang tua mahasiswa,” ungkap onim.
Onim juga meminta Pj Gubernur Papua Barat untuk mengembalikan undangan yang dikirimnya beserta data nama mahasiswa program beasiswa kuliah gratis.
“Karena saya tidak membutuhkan pemimpin yang seperti ini hadir dan menjabat di Papua Barat,” tegas Onim. (UWR)
