JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan adanya pro dan kontra mengenai pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua merupakan hal yang biasa terjadi.
Menurutnya, reaksi pro dan kontra biasa terjadi terhadap Undang-Undang apapun, tidak hanya RUU terkait DOB Papua saja. Bahkan, Mahfud menyatakan, bagi pemerintah pembahasan DOB akan terus berjalan.
“Bagi pemerintah DOB itu jalan. Bahwa ada yang suka, ada yang tidak itu biasa saja,” kata Mahfud di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (23/5/2022).
Ia menambahkan, dari pihak yang mendukung DOB telah ada deklarasi dukungan. Bahkan sudah ada bupati yang menyiapkan diri untuk menjadi calon gubernur di daerah otonom baru tersebut.
“Kalau yang setuju tuh sudah ada yang deklarasi bupati, ada bupati menyiapkan diri untuk menjadi calon gubernur di daerah otonomi baru dan sebagainya,” kata Mahfud.
Meskipun begitu, Mahfud juga mengakui masih banyak demonstrasi penolakan DOB Papua artinya masih ada masyarakat Papua yang menolak pembentukan DOB itu.
“Demo-demo juga banyak, ya tinggal mau nanti kita lihat prosedur hukum dan politiknya itu, prosedur konstitusionalnya itu benar apa tidak sekarang kalau soal pendapat itu pasti bisa berbeda,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, ia juga membenarkan bahwa pemerintah sudah mengirimkan surat presiden (surpres) DOB ke DPR RI. Surpres ini akan ditindaklanjuti oleh Komisi II DPR RI.
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengonfirmasi hal itu. Surpres tersebut diterima pada 12 April 2022 lalu. Komisi II DPR RI diketahui juga telah membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait pembahasan DOB.
Oleh sebab itu, Komisi II menyatakan telah siap melakukan pembahasan RUU 3 DOB Papua dan sedang menunggu penugasan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI. Artinya, pembahasan akan dimulai ketika Komisi II DPR RI telah menerima penugasan dari Bamus DPR RI.
Sementara itu, perkembangan pembahasan DOB Papua nampak berjalan sesuai rencana pemerintah. DPR RI sebelumnya telah menargetkan pengesahan 3 RUU tentang pembentukan provinsi baru di Papua dilaksanakan pada Juni 2022 mendatang. Target ini dilakukan guna menyesuaikan dengan tahapan Pemilu Serentak 2024 mendatang. (UWR)
