MANOKWARI, JAGAMELANESIA.COM – Angka kematian bagi anak pada usia mendapat program imunisasi rutin ternyata tidak dilaporkan secara rutin kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Barat. Kepala Bidang KB dan P2P Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dr. Nurmawati menyebut data tersebut boleh jadi ada, tetapi masih sebatas pada laporan di tingkat pelayanan.
Menurut dokter Nurmawati, Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) merupakan langkah untuk mencegah terjadinya risiko bagi kesehatan anak-anak di Papua Barat. Oleh sebab itu, program BIAN di Papua Barat ini diharapkan dapat mengurangi resiko kematian bagi anak-anak.
Menurutnya, sebelum pandemi Covid-19, sudah ada laporan terkait risiko kematian melalui LB1-LB4 yang diterima. Namun belakangan ini pihaknya belum mendapat laporan tersebut. Meskipun pada tahun 2016/2017 telah ditemukan dua kasus anak meninggal di salah satu pelayanan di Papua Barat karena wabah Difteri.
“Kasus itu terjadi karena belum ada obat pencegah, sebab obat untuk difteri tidak lagi diproduksi di Indonesia. Bahkan dikabarkan produksi obat difteri hanya ada di India, padahal di Indonesia sendiri wabah difteri masih meningkat yang dapat menyerang kesehatan anak,” ungkap Nurmawati saat diskusi program BIAN yang diselenggakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat bersama wartawan/media di Manokwari, Kamis (19/5/2022).
Ia menambahkan bahwa kasus kematian lain bagi anak pada umumnya di Papua Barat mungkin saja disebabkan karena diagnosa lain. Sedangkan kasus kematian bagi anak karena program imuniasi tidak terlaporkan kepada pihak Dinkes.
Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini pihak dinkes akan menjadikan beberapa persoalan yang ada sebagai bahan evaluasi agar meningkatkan pelayanan kesehatan di Papua Barat.
Dalam kesempatan ini, ia mengajak seluruh orangtua untuk membawa anak-anak melakukan imunisasi secara rutin pada pelayanan kesehatan terdekat agar anak-anak di provinsi Papua Barat tetap sehat melalui program imunisasi rutin.
Dinkes Papua Barat juga mengeluarkan data kegiatan imunisasi tambahan campak dan rubella dalam BIAN tahun 2022 ini sama dengan pemberian campak dan rubella tahun 2018 yang lalu. Dimana tahun 2018 provinsi Papua Barat menjadi provinsi di luar Pulau Jawa-Bali yang berhasil mencapai cakupan 95 persen.
Kemudian untuk mencegah adanya Kejadian Luar Biasa (KLB), maka penyakit dapat dicegah dengan imunisasi. Pasalnya di Papua Barat kasus positif campak atau rubella masih ditemukan. Data penilaian nasional menyebutkan bahwa Papua Barat memiliki risiko campak nasional tertinggi pada tahun-tahun sebelumnya yakni 2018 dan 2019. (WRP)
