JAYAPURA, JAGAMELANESIA.COM – Majelis Rakyat Papua (MRP), dalam hal ini Panitia urusan rumah tangga MRP melaksanakan rapat bersama Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua guna membahas penjelasan mengenai pengelolaan keuangan dan mekanisme pertanggungjawaban MRP, Rabu (10/11/2021). Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan Panitia urusan rumah tangga MRP ini bertugas untuk membicarakan dan mengatur tentang kesejahteraan anggota.
Dalam rapat tersebut, Badan Pengelola Keuangan Provinsi Papua, Ivon menjelaskan mekanisme siklus dari setiap OPD, khususnya MRP dalam menyampaikan permintaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan melalui alat Kelengkapan atau Pokja. Hal itu karena selama ini ada ketidakpuasan antara anggota dengan pihak sekretariat, khususnya masalah keuangan.
Sementara itu, Ketua MRP, Timotius Murib menyampaikan bahwa setelah menerima penjelasan tersebut, pihaknya memahami bahwa setiap agenda yang dilaksanakan dan menggunakan pembiayaan maka diperlukan mekanisme pertanggungjawaban yang akuntabel.
“Tetapi dengan penjelasan tadi, akhirnya kami sangat memahami dimana ada hal-hal yang menjadi urgen yaitu yang menjadi hak dan kewajiban kita. Ya contohnya, kita boleh melakukan kegiatan-kegiatan, namun konsekuensinya yaitu ada pembiayaan. Dan biaya-biaya yang kita pakai itu harus dipertanggungjawabkan,” katanya.
“Lalu pertanggungjawaban ini kan ada mekanismenya untuk pertanggungjawaban pimpinan dan anggota di MRP. Kemudian kegiatan tersebut berdasarkan SPJ kita. Sehingga dimana SPJ kita kalau cepat, maka kegiatan berikutnya, itu bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal,” ucap Ketua MRP, Timotius Murib saat diwawancarai.
Menurut Murib, ke depan harus ada keterbukaan antara OPD di MRP dan pihak keuangan Provinsi, dalam hal ini Badan Keuangan Provinsi papua. Timotius Murib juga mengatakan, sebagai pimpinan ia akan melakukan tindakan tegas kepada setiap OPD MRP dan pimpinan alat kelengkapan agar ke depan lebih tertib menggunakan anggaran dan wajib untuk menyampaikan SPJ tepat waktu.
Ia berharap dari hasil rapat tersebut, setiap OPD MRP dapat melakukan tugasnya dengan baik sebagaimana aspirasi yang diterima. Selain itu, dalam hal keuangan harus seimbang yakni menggunakan anggaran dan dapat mempertanggungjawabkan kepada rakyat.
“Jadi jangan kita hanya menggunakan anggaran, tetapi SPJ itu tidak ada hasil. Kita mau itu ada hasil. Uang yang kami pakai harus ada hasil. Harus balance antara biaya dan hasil. Jadi ditekankan tadi, tepat waktu tetapi juga hasilnya ditunjukkan oleh anggota MRP, yaitu kinerja yang lebih baik dan itu dirasakan oleh rakyat kita, terlebih khusus orang asli Papua,” tegasnya.
Diketahui, dalam kegiatan rapat urusan rumah tangga MRP yang dilaksanakan di salah satu hotel di Jayapura, rabu pagi, (10/11/2021) dihadiri oleh semua anggota MRP. Kegiatan tersebut berlangsung aman dan dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan Covid-19. (LR)
