HALMAHERA TIMUR, JAGAMELANESIA.COM – Menyoroti 100 hari kerja Pemerintahan Ubaid-Anjas, Amanat Penderitaan Rakyat Halmahera Timur (Ampera Haltim) melakukan aksi demonstrasi, didepan kantor DPRD dan kantor Bupati Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, Rabu (30/6).
Sekjen Ampera Haltim Muhibu Mandar, saat orasi menyampaikan bahwa, aksi demonstrasi yang digelar oleh Ampera Haltim, ini merupakan bentuk kepedulian dan kecintaan anak negeri terhadap masyarakat Kab. Haltim.
“Aksi ini tidak ada tendensi politik apapun dan juga tidak ada kepentingan kelompok mana pun,” tandasnya.
Kami akan mendukung semua kebijakan pemerintahan Ubaid-Anjas kata Muhibu dalam orasinya, sepanjang itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Akan Tetapi sebut saja, dalam proses pengangkatan Dewan Pengawas (Dewas) BUMD Perdana Cipta Mandiri Kab. Halmahera Timur menurut kami, itu cacat prosedural dan bertentangan dengan Permendagri No. 37 tahun 2018, Untuk itu kami mendesak kepada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur agar segera mengevaluasi kembali SK pengangkatan Dewan Pengawas (Dewas) BUMD Perdana Cipta Mandiri Kabupaten Halmahera Timur”, ujarnya
Untuk diketahui, berikut adalah pernyataan sikap Ampera Haltim yang diterima oleh tim jagamelanesia.com, pada saat aksi berlangsung;
- Mendesak kepada Bupati Haltim agar segera mencabut SK pengangkatan Dewas BUMD Perdana Cipta Mandiri, Kab. Haltim dan menjalankan amanat Permendagri No. 37 tahun 2018.
- Mendesak kepada Pemda Haltim untuk segera menyelesaikan persoalan pembebasan lahan masyarakat.
- Mendesak kepada Pemda dan DPRD untuk melakukan koordinasi ke Pempus untuk mengembalika status kawasan industri (KI) ke Haltim. Jika tidak maka Antam segera angkat kaki dari Haltim.
- Tuntaskan kasus sedimentasi Mornopo dan megecam PT. Antam untuk segera mengoperasikan pabrik feronikel.
Sebagai generasi muda, sejatinya kita harus berangkat dari posisi berbeda dan memandang masalah yang sama dengan cara yang berbeda,” tutupnya.(ST).
