JAYAPURA, JAGAMELANESIA.COM – Pemerintah Provinsi Papua (Pemprov Papua) mendorong aparat keamanan baik TNI maupun Polri untuk melakukan pemetaan dan indentifikasi secara jelas dan pasti terkait kekuatan serta ciri-ciri organisasi KKB. Upaya tersebut sangat penting dilakukan untuk menghindari adanya kemungkinan salah sasaran atau target operasi terhadap warga sipil Papua.
“Pemerintah Provinsi Papua mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu untuk melakukan pemetaan kekuatan KKB yang melingkupi persebaran wilayahnya, jumlah orang dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut. Hal ini sangat dibutuhkan, sebab Pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua,” bunyi pernyataan sikap Gubernur Papua terhadap penetapan status teroris bagi KKB pada Kamis (29/4).
Selain itu, Pemerintah Pusat diminta juga memperhatikan dampak lain yang kemungkinan besar muncul terhadap warga Papua yang saat ini berada di perantauan. Pemprov Papua berharap adanya pengkajian dan peninjauan kembali secara komprehensif terkait dengan dampak-dampak lain akibat pemberian status teroris terhadap KKB.
“Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemberian label teroris kepada KKB akan memiliki dampak psikososial bagi warga Papua yang berada di perantauan. Hal ini ditakutkan akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi warga Papua yang berada di perantauan,” jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI telah menetapkan status KKB dan segala nama organisasi dan orang yang berafiliasi di dalamnya sebagai teroris. Penetapan tersebut diumumkan pada Kamis (29/4). Selain itu, para aparat baik TNI maupun Polri telah diminta untuk melakukan tindakan cepat dan tegas mengikuti adanya penetapan tersebut. (UWR)
